Perlu Afirmasi Keterwakilan Perempuan

JAKARTA -Afirmasi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan penyelenggara pemilu harus diperhatikan karena amanat Undang-Undang tentang Pemilu. Hal tersebut dikatakan, pengajar di Departemen Politik Fisip Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani di Jakarta, Jumat (4/2).

Menurut Sri Budi Eko, keterwakilan perempuan di lembaga pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting. Jangan sampai hal itu diabaikan. Sebab itu, dia mendorong Komisi II DPR yang akan melakukan proses fit and proper test para calon penyelenggara pemilu, agar memperhatikan keterwakilan perempuan.

"Kami mendorong Komisi II DPR untuk menggunakan mekanisme pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang lebih ramah perempuan," katanya. Sri Budi pun mengusulkan sistem pemilihan yang digunakan dengan sistem paket. Ia berharap sistem itu yang diadopsi Komisi II DPR dalam pemilihan calon penyelenggara pemilu.

"Dengan sistem ini, satu anggota Komisi II memilih tujuh calon anggota KPU secara langsung dalam satu paket. Komposisi di dalam paket tersebut wajib memasukkan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen," ujarnya. Lebih lanjut, Sri Budi menjelaskan soal sistem paket pemilihan yang diusulkannya. Misalnya, satu anggota memilih tujuh orang untuk KPU dan lima orang untuk Bawaslu.

"Dalam sistem paket ini harus ada kesepakatan dulu di antara tujuh dan lima orang itu bahwa 30 persennya harus perempuan. Tidak bisa dibebaskan begitu saja. Harus ada afirmasi di sini," katanya. Sri Budi juga mengingatkan, UU Pemilu mengamanatkan komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Halaman Selanjutnya....