Perlu Ada Alternatif untuk Daerah yang Belum Siap

Selain itu, ia juga mempertanyakan masih banyak sekolah di sejumlah daerah yang tidak siap dalam penerapan sistem zonasi PPDB yang akibatnya terjadi antrean panjang saat proses pendaftaran anak didik.

Seharusnya, kata dia, dengan adanya sistem zonasi PPBD berbasis daring, pihak sekolah sudah bisa memetakan siapa saja calon murid yang akan diterima, termasuk wilayah domisili. "Minimal dua bulan sudah tahu, karena ada data yang lengkap dan sistem zonasi dengan cara online," katanya.

Menurutnya, tidak siapnya sejumlah sekolah dalam menerapkan sistem zonasi PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 sebagai akibat sekolah dan Dinas Pendidikan setempat kurang berkoordinasi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, mengatakan Ombudsman menemukan sejumlah malaadministrasi dalam penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB tahun ajaran 2019/2020. Dari data yang dikumpulkan oleh Ombudsman RI, terdapat delapan poin penting diduga terjadi maladministrasi di sejumlah daerah.

Pertama, pelaksanaan PPDB tingkat sekolah menengah pertama (SMP) ditemukan malaadministrasi yaitu tidak ada standar operasional prosedur (SOP) dan tim verifikasi atau validasi untuk calon siswa. Hal ini terjadi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), DKI Jakarta, dan Bengkulu.
Halaman Selanjutnya....