Perkuat Budaya Antikorupsi

JAKARTA - Seluruh aparat penegak hukum (APH) diminta serius melakukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan yuridis terhadap perilaku korupsi. Hal ini penting guna mendukung penguatan budaya antikorupsi. Pengingatan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyambut peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, di Jakarta, Senin (6/12).

Hal itu disampaikan ketika menjadi pembicara pada rapat kordinasi untuk "Mewujudkan Sinergi Antar-aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait" yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud menyerukan untuk membangun budaya antikorupsi.

"Kita tidak boleh membiarkan berkembangnya pendapat bahwa korupsi adalah bagian dari budaya," kata Mahfud. Pendapat itu tak bisa diterima dan berbahaya karena memberi arti bangsa yang fatalis dan menyerah. Alasannya, budaya adalah nilai-nilai yang dianut bangsa sejak lama, turun temurun, dan harus dijaga.

"Padahal korupsi adalah kejahatan, bukan budaya. Budaya adalah sesuatu yang adiluhung dan antikorupsi. Maka, mari bangun budaya antikorupsi. Jangan permisif terhadap segala bentuk korupsi atas nama budaya," katanya.

Mahfud mengatakan bahwa era reformasi sejatinya harus antikorupsi. Sejak awal reformasi, Indonesia telah berusaha kuat membangun tiga subsistem untuk pembangunan hukum guna memerangi korupsi. Hal itu mengacu pada teori sistem pembangunan hukum Friedman.
Halaman Selanjutnya....