Perketat Pengawasan Distribusi BBM

JAKARTA - Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite harus diperketat agar tidak menambah beban anggaran negara. Langkah tersebut penting setelah pemerintah menetapkan BBM jenis research octane number (RON) 90 itu sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), menggantikan bensin RON 88 atau premium.

Direktur Eksekutif Energi Watch, Mamit Setiawan, memperingatkan pemerintah perlu mewaspadai dampak kebijakan tersebut, mengingat kuota penggunaan pertalite pada 2022 sebesar 23,05 juta kiloliter (kl). Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu mengawasinya secara ketat.

"Tujuannya (pengawasan) agar tidak melebihi kuota dan menambah beban APBN ke depannya seperti yang terjadi saat ini dalam distribusi solar subsidi," ujarnya kepada Koran Jakarta, Rabu (30/3).

Dia menegaskan, dengan perubahan ini, program BBM Satu Harga ke depannya harus menggunakan pertalite, tidak lagi premium. Nantinya, premium hanya akan digunakan sebagai blending atau campuran dengan RON 92 dalam rangka membuat pertalite.

"Jadi, premium sudah tidak berdiri sendiri lagi atau stand alone. Posisinya hanya sebagai pencampur. Pertamina harus mendistribusikan pertalite sampai ke wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal)," tandas Mamit.

Dia menjelaskan dengan dijadikannya pertalite sebagai JBKP, Pertamina akan mendapatkan kompensasi dari selisih harga jual saat ini. Apalagi saat ini, pertalite menguasai 47 persen dari total konsumsi BBM secara nasional. Tentu ini akan sangat membantu keuangan perusahaan plat merah itu.

Masyarakat, kata dia, akan mendapatkan BBM dengan RON lebih tinggi jika dibandingkan dengan premium. Maka dengan demikian, sisi kinerja mesin menjadi lebih bagus, lebih awet dan jarak tempuh menjadi lebih jauh lagi. Selain itu, perawatan mesin menjadi lebih mudah dan murah.

Menggunakan RON 90 bisa mengurangi emisi gas rumah kaca meskipun jika mengacu kepada Permen LHK No 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4 yang mana Salah satu beleid dalam Permen tersebut adalah penggunaan BBM dengan minimal RON 91 dan CN 51 masih belum terpenuhi, tetapi sudah lebih baik lagi jika dibandingkan dengan premium.

Kelebihan Kuota

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (29/3), menyatakan penetapan pertalite sebagai JBKP ini tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang JBKP yang diteken tanggal 10 Maret lalu.

Kuota JBKP bensin RON 90 atau jenis pertalite pada tahun ini ditetapkan sebesar 23,05 juta kiloliter. Sementara realisasi penyaluran JBKP pertalite sampai dengan bulan Februari 2022 sebesar 4,258 juta kiloliter atau melebihi kuota Februari secara year to date.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, dinyatakan bahwa wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP meliputi seluruh wilayah NKRI. Harga jual eceran JBKP untuk jenis bensin RON 90 di titik serah, setiap liternya ditetapkan sebesar 7.650 rupiah sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Diatur pula dalam Kepmen ini, Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian alokasi volume penyediaan dan pendistribusian JBKP.