Perhatian Pemda pada PDAM Minim

Pimpinan di daerah diminta untuk memahami bisnis proses sistem penyelenggaraan air minum (SPAM) sehingga tidak dapat memberikan dukungan yang tepat kepada PDAM.

Jakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta lebih serius lagi mendukung kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pasalnya, menjamurnya PDAM yang tergolong kurang sehat dan sakit lebih disebabkan oleh minimnya perhatian pemda terhadap perusahaan. Padahal, PDAM milik pemda.

Anggota Badan Peningkatan dan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Henry Limbong, menegaskan tidak sedikit PDAM yang tak berkembang karena minimnya insentif dari pemda. Akibatnya, PDAM dinilai kinerjanya kurang sehat dan sakit, baik dari sisi keuangan, pelayanan, maupun manajerial.

"Umumnya masalah di daerah itu karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kondisi finansial PDAM. Terkait dengan masalah SDM, kita bisa bantu beri pelatihan. Tetapi terkait finansial, mestinya pemdanya yang aktif, beri insentif. Itu yang tidak terjadi di banyak daerah," tegasnya dalam acara laporan capaian kinerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2018, di Jakarta, Senin (19/11).

Demi memperbaiki kinerja PDAM, BPPSPAM membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pemda. Pimpinan di daerah diminta untuk memahami bisnis proses sistem penyediaan air minum (SPAM) sehingga tidak dapat memberikan dukungan yang tepat kepada PDAM.

Seperti diketahui, BPPSPAM merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia berfungsi untuk mengawasi kenerja PDAM di seluruh Indonesia. Lembaga ini juga dapat membantu mencari pendanaan untuk memperbaiki kinerja PDAM.

BPPSPAM ditugaskan untuk membantu pemerintah pusat dan Pemda dalam meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) penyelenggara SPAM. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Pengetatan Pengawasan

Ketua BPPSPAM, Bambang Sudiatmo, menyebutkan seiring dengan pengetatan pengawasan oleh lembaga tersebut sejak 2014 kinerja PDAM pelan-pelan membaik. Kendatipun ada pemda yang belum serius memberikan dukungan tetapi terbukti jumlah PDAM yang kurang sehat dan sakit terus menurun.

Pada 2014, misalnya, dari 354 jumlah PDAM sebanyak 74 masuk dalam kategori berkinerja sakit, sementara 103 lainnya berkinerja kurang sehat dan 182 berkinerja sehat. Lalu pada 2018 dari 374 jumlah PDAM yang berkinerja sakit menurun menjadi 52 PDAM atau 13 persen dari jumlah PDAM, kurang sehat 99 PDAM (25 persen) dan yang sehat sebanyak 223 PDAM (57 persen).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pencapaian 100 persen akses aman air minum untuk masyarakat pada 2019. Air minum tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri, tetapi juga merupakan penentu daya tahan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, sehingga diperlukan pengembangan infrastruktur air minum yang profesional dan keberlanjutan.

BPPSPAM juga melakukan fasilitasi PDAM Sehat untuk mendapatkan alternatif pendanaan melalui kerjasama investasi maupun perbankan dan dana hibah serta CSR untuk melakukan pengembangan SPAM. "Beberapa bentuk investasi kerjasama SPAM yang saat ini diterapkan dalam pembangunan SPAM di antaranya Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Business to Busines (B to B) dan Kontrak Berbasis Kinerja (KBK)," tutup Bambang. ers/E-10