Pergerakan Advokat: RUU Perampasan Aset Uji Komitmen Jokowi pada Reformasi

"RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif dari pemerintah. Saat ini rancangan undang-undang masih dalam tahap penyelesaian draft oleh pemerintah. DPR belum menerima surat presiden terkait RUU ini."

"Kabarnya, surat presiden tersebut belum dikirim karena Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Kepala Polri belum memberikan persetujuan draft yang dirancang. Logikanya, selaku Presiden, Jokowi tinggal perintah saja untuk mempercepat," kata Sala.

Menurut mantan aktivis mahasiswa '98 dari Surabaya yang sekarang berprofesi sebagai advokat ini, gol atau tidaknya RUU ini ada di tangan Presiden Jokowi. Persoalan DPR nanti setuju atau tidak, itu soal selanjutnya. Terpenting saat ini adalah menyelesaikan draft RUU dan membawanya ke DPR.

"Ya, kita berharap, di masa akhir pemerintahannya, Presiden Jokowi bisa meninggalkan warisan yang baik. Bisa dikenang sebagai presiden yang pro pemberantasan korupsi, presiden yang reformis," kata Salawati Taher.