Perekonomian di Tengah Pandemi

Saat penularan virus Covid-19 menembus angka satu juta kasus, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melontarkan pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021, Rabu (27/1).

Airlangga optimistis perekonomian tahun 2021 kembali ke zona positif. Prediksinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Memulihkan perekonomian di tengah resesi yang melanda negeri ini akibat dampak pandemi Covid-19, bukanlah hal yang mudah. Optimistis boleh-boleh saja, tapi kita harus juga realistis dan tidak meninabobokan rakyat dengan impian-impian yang indah.

Kunci dari keberhasilan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan positif di tahun ini tentu sangat bergantung pada kemampuan dalam menangani pandemi Covid-19.

Sejak Covid-19 ditemukan 2 Maret 2020, hingga saat ini, belum terlihat adanya penurunan kurva penularan virus yang mematikan ini. Trennya cenderung naik terus. Pemerintah bahkan akan menerapkan kembali karantina wilayah terbatas di tingkat RW dan RT untuk membendung penularan virus korona.

Covid-19 telah mengubah pola hidup masyarakat dan pergerakan perekonomian setelah pemerintah menerapkan sejumlah pembatasan aktivitas untuk menekan angka penyebaran dan penularan virus ini.

Pembatasan sosial itu tentu berdampak pada angka kemiskinan, pengangguran, serta masalah sosial ekonomi lainnya seperti aktivitas pendidikan dan kesehatan.

Dampak yang lebih luas adalah pertumbuhan ekonomi nasional tergerus. Faktanya, Indonesia resmi memasuki resesi pada kuartal III-2020 setelah dua kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif, yaitu pada kuartal II-2020 yang sebesar negatif 5,32 persen dan kuartal III-2020 negatif 3,49 persen.

Angka kemiskinan tentu akan terus meningkat. Bank Dunia atau World Bank memprediksi, bila pemerintah gagal memberikan perlindungan sosial pada 2020, maka sebanyak 8,5 juta masyarakat Indonesia bisa jatuh miskin akibat krisis ini.

Pada tahun 2020, pemerintah telah menganggarkan 695,2 triliun rupiah untuk program PEN. Lalu, pada tahun 2021, program PEN ditetapkan 553,1 triliun rupiah atau meningkat dari rencana awal yang sebesar 403 triliun rupiah.

Kenyataannya, program pemulihan ekonomi nasional itu ternyata tidak cukup kuat menahan laju penurunan konsumsi masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin dan rentan miskin.

Besaran dana bantuan maupun skema penyaluran bansos tidak setara dengan kebutuhan masyarakat untuk mendorong konsumsi.

Dampaknya bisa kita lihat dari data Badan Pusat Statistik. BPS mencatat bahwajumlah pendudukmiskin di perkotaan dan perdesaan Indonesia pada 2020 sebesar26,42 juta. Angka ini naik 5,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni 25,14 juta.

Pemulihan ekonomi di tahun 2021 juga sangat bergantung pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perdesaan, dan pertanian. Sektor-sektor ini akan menjadi tumpuan lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena itu, UMKM dan pertanian di perdesaan harus menjadi perhatian pemerintah. n