Perekaman Warga Wajib KTP Tuntas Sebelum Pemilu

Apalagi kata Hadi, di tahun ini, yang disebut tahun politik, ada dua agenda besar yang dilaksanakan. Pertama pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah dan dimulainya tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. Kesemua agenda itu, membutuhkan dukungan data kependudukan. Hadi pun meminta, seluruh jajaran Ditjen Dukcapil bekerja keras, memastikan dukungan data kependudukan untuk pesta demokrasi bisa tersedia dengan baik.

"Mari bekerja keras dan mempersiapkan diri agar upaya percepatan dan penyelesaian perekaman KTP-el tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2019," katanya.

Hadi juga mengungkapkan, sisa perekaman e-KTP yang masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Kata dia, total penduduk wajib KTP berdasarkan data kependudukan semester I pada 2017 tercatat sebanyak 189.635.855 jiwa. Hingga kini yang belum terekam datanya tercatat sebanyak 2,60 persen atau sekitar 4.831.000 jiwa penduduk.

"Ini yang belum melakukan perekaman data kependudukan. Jumlah data penduduk kita yang harus direkam sebanyak 189.635.855 ribu. Sekarang ini tinggal 2,60 persen," ujarnya.

Ditambahkan Hadi, percepatan perekaman data kependudukan harus jadi prioritas. Sebab ini juga akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan publik berdasarkan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kata Hadi, dalam survey pelayanan publik yang ada di situs Kementerian PANRB, masyarakat meminta agar percepatan perekaman e-KTP tak diganjal permasalahan.
Halaman Selanjutnya....