Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Sengketa Maritim

Perebutan LTS Dorong Asean Menuju Blok Barat

Foto : AFP/HOANG DINH NAM

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang

A   A   A   Pengaturan Font

TAIPEI - Baru-baru ini ada banyak perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara Asean. Menurut laporan media Jepang, semua itu terjadi setelah Tiongkok berencana untuk menetapkan Laut Tiongkok Selatan (LTS) sebagai wilayah perairan internal.

Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Vietnam menegaskan kembali klaim kedaulatan negaranya atas LTS seraya menyerukan untuk mengacu pada hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut untuk menyelesaikan perselisihan.

Menlu Filipina juga mengungkapkan bahwa pembicaraan antara Tiongkok dan Filipina tentang eksplorasi energi bersama di LTS telah dihentikan sama sekali. Para ahli percaya bahwa ekspansi kekuatan Tiongkok di LTS akan mendorong negara-negara Asean berpaling ke blok Barat.

"Pemerintah Tiongkok bermaksud untuk menetapkan LTS sebagai wilayah perairan internal, dan Jepang telah mengajukan keberatan kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB (CLCS)," tulisan Kantor Berita Pusat Taiwan pada akhir pekan lalu, mengutip laporan dari harian Jepang, Sankei Shimbun.

Le Thi Thu Hang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, pada 23 Juni lalu mengumumkan bahwa Vietnam telah membuat pernyataan yang jelas dalam surat resmi yang diserahkan kepada PBB pada 30 Maret 2020 yang isinya keberatan saat menanggapi keinginan Tiongkok untuk menetapkan LTS sebagai bagian dari wilayah perairan internalnya.

"Tiongkok telah sangat melanggar kedaulatan Vietnam atas klaim LTS dan melanggar semangat Declaration on Common Conduct (DoC) di LTS, yang memperumit situasi tidak kondusif bagi proses negosiasi Code of Conduct (CoC) saat ini di LTS dan ASEAN," ucap Le.

Sebabkan Kecemasan

Jika Tiongkok menetapkan LTS sebagai bagian dari wilayah perairan internalnya, maka hal itu akan mencegah negara lain bisa melaksanakan hak lintas damai atau kebebasan bernavigasi dan lintas penerbangan serta semua kapal dari berbagai negara, baik kapal perang atau kapal sipil, harus mendapatkan persetujuan Tiongkok untuk melintasi wilayah laut ini.

Menurut Huang Zongding, seorang peneliti asosiasi di Institut Politik-Militer dan Konsep Operasional Institut Nasional Penelitian Keamanan Pertahanan Nasional di Taiwan, pernyataan Tiongkok yang ingin menetapkan LTS sebagai bagian dari wilayah perairan internalnya, merupakan permasalahan yang sangat serius.

Sementara itu berdasarkan pernyataan dari Lin Tinghui, Wakil Sekretaris Jenderal Institut Hukum Internasional Taiwan, di masa lalu, negara-negara Asean mengutamakan pertukaran ekonomi dan tidak ingin memihak antara Tiongkok maupun Amerika Serikat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah memperluas kekuatannya di LTS dan kegagalan pembicaraan eksplorasi energi secara bersama di LTS antara Filipina dengan Tiongkok beberapa waktu lalu telah membuat Malaysia, Vietnam, dan negara-negara Asia tenggara lainnya berpikir ulang.RFA/I-1


Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : Ilham Sudrajat

Komentar

Komentar
()

Top