Perdesaan Kekurangan Buku
RESMIKAN PERPUSTAKAAN DIGITAL | Wakil Presiden, Jusuf Kalla (tengah) didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Daerah, Oesman Sapta (kedua dari kanan), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo Putro (kanan) dan Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan, Puan Maharani (kedua dari kiri) ketika meresmikan Perpustakaan Digital di Perpustakaan Nasional Indonesia, Senin (26/3).
5-9 buku per tahun.
"Artinya, minat membaca harus ditingkatkan, dan kemudian kita harus memperjuangkan agar mereka tertarik membaca," kata Puan.
Meski begitu, Puan menilai akan menjadi sia-sia jika dorongan untuk membaca tidak dibarengi dengan pemberian fasilitas untuk membaca dan mendapatkan buku. Menurut Puan, kegemaran membaca masih sangat kurang, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. "Di daerah provinsi dan kabupaten/kota itu pun masih harus ditingkatkan," jelasnya.
Secara umum, situasi literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah ini membutuhkam campur tangan pemerintah, terutama bagaimana mendorong perpustakaan agar lebih mengambil tempat di tengah masyarakat.
Sebab, kata Puan, keberadaan Perpustakaan selain menyediakan sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, dapat juga dikembangkan untuk memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan berbasis literasi yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya