Percepat Transisi ke Industri Hijau

JAKARTA - Pemerintah mendorong industri untuk secepatnya melakukan transisi energi ke energi hijau. Adanya skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 milliar AS atau setara 310 trilliun rupiah untuk Indonesia setidaknya menjadi stimulan untuk mengakselerasi diversifikasi energi.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan G20 menekankan komitmen untuk mencapai global net zero emisi gas rumah kaca pada sekitar pertengahan abad ini, dengan mempertimbangkan perkembangan ilmiah terbaru dan keadaan nasional yang berbeda.

Kemenperin terus berupaya agar industri nasional bertransformasi menuju industri hijau. "Upaya ini dijalankan melalui dua strategi, yaitu menghijaukan industri yang sudah ada (greening the brown Industry) dan penciptaan industri baru sesuai prinsip industri hijau (developing the new green industry)," ungkap Menperin di Jakarta, Minggu (20/11).

Untuk mempercepat implementasi industri hijau berdaya saing, lanjutnya, Kemenperin menjalankan program prioritas, meliputi peningkatan efisiensi produksi dan sumber daya, pengembangan bahan baku ramah lingkungan dan produk hijau.

Percepatan implementasi juga didukung melalui efisiensi energi dan pemanfaatan energi bersih, serta energi baru dan terbarukan (EBT), penurunan emisi gas rumah kaca, polusi dan limbah, efisiensi dan ketahanan air sektor industri, penerapan ekonomi sirkular dan 4R (reduce, reuse, recycle, dan recovery), serta peningkatan dan perluasan pekerjaan hijau (GreenJobs).

"Diharapkan melalui program-program tersebut, daya saing sektor industri terus meningkat tanpa mengorbankan fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kesehatan masyarakat," ungkap Agus.

Dia menegaskan semua negara akan bersama-sama mendukung terwujudnya komitmen global net zero. Hal ini memberi peluang sektor manufaktur Indonesia mengembangkan industri hijau berkelanjutan.

"Tidak hanya melalui industri otomotif dengan menghasilkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), namun juga industri lainnya yang menjalankan aktivitas ramah lingkungan," ungkap Menperin.

Kepala Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya, mengatakan skema JETP ini memberi peluang mentranslasikan komitmen menjadi implementasi, terutama melalui pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. JETP juga dapat memberikan sinyal secara global mengenai akselerasi transisi energi secara konkret.

Atas dasar itu, Greenpeace merekomendasi untuk membuat dan menerapkan kerangka kebijakan yang konsisten untuk akselerasi transisi energi. "Setop pembangunan PLTU batu bara baru, beri insentif untuk pengembangan EBT dan disisentif bagi batu bara," tegas Tata.

Masih Tumbuh

Dia mengatakan pemerintah harus menyadari secara umum negara anggota G20 sudah mengalami pertumbuhan kapasitas PLTU batu bara yang negatif, namun tidak dengan Indonesia.

"RI salah satu negara yang kapasitas PLTU-nya masih tumbuh dan bahkan tertinggi. Di belakangnya baru ada Turki dan Tiongkok," tegas Tata dalam diskusi yang sama.