Penyusunan APBD Harus Sesuai Pencegahan Korupsi
Foto : Antara
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi
Prasetyo juga menjelaskan bahwa dalam poin ketiga surat edaran itu, KPK mengimbau untuk proses perencanaan dan penyusunan APBD, beserta hasilnya harus terdokumentasi. Baik dokumentasi perencanaan, dokumen penganggaran yang dapat terintegerasi dalam aplikasi.
Selain itu, Prasetyo juga meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali agar melibatkan DPRD DKI dalam perumusan RKPD agar terjadi keselarasan pandangan dalam setiap penyusunan anggaran pembangunan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Baca Juga :
APBD Jakarta Rp81,7 Triliun
Redaktur : Sriyono
Penulis : Yohanes Abimanyu
Komentar
()Muat lainnya