Penyuluhan Pertanian Butuh Dukungan Anggaran

JAKARTA - Penyuluhan pertanian dinilai perlu mendapatkan dukungan pembiayaan negara dari anggaran sektor pendidikan. Sebab, penyuluhan pertanian merupakan pendidikan nonformal.

Guru Besar Universitas Lampung (Unila), Bustanul Arifin menyatakan penyuluhan diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan pelaku utama baik petani, nelayan, pekebun, dan peternak, yang merupakan kewajiban dari pemerintah sekaligus hak warga negara. "Keberadaan kelembagaan penyuluhan menjadi pembangkit semangat bagi petani, peternak, nelayan, pekebun sebagai pelaku utama dan pelaku usaha," ujarnya saat bedah buku "Penyuluhan Pertanian Masa Depan" di Jakarta, Jumat (2/6).

Menurut dia, saat ini penyuluh pertanian di daerah-daerah tidak memiliki wadah atau kelembagaan tersendiri setelah dihapuskannya Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) dan Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh). Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadikan penyuluh ditarik sebagai tenaga-tenaga pada dinas-dinas yang ada di daerah, sehingga status mereka sebagai pegawai pemda atau aparatur sipil negara (ASN) eselon 4 atau 5.

"Artinya, mereka bukan siapa-siapa, sehingga apresiasi terhadap penyuluh tidak ada yang akhirnya berdampak pada pekerjaan utama mereka," ujar pengajar Pascasarjana IPB University itu.

Bustanul menyatakan 60 persen yang dikerjakan penyuluh bukan memberi penyuluhan, tapi justru pekerjaan administrasi di luar kepenyuluhan dan bahkan mengikuti berbagai macam tim proyek agar mendapatkan tambahan penghasilan. Akhirnya, pekerjaan administrasi tersebut menumpuk. Setiap bulan harus membuat laporan hingga sembilan laporan, sehingga pekerjaan utama sebagai penyuluh tak terurus," katanya.
Halaman Selanjutnya....