Penyelesaian Kasus Stunting Tidak Sesuai Target

»Perlu ada reorientasi pembangunan agar lebih inklusif dan lebih pro poor.

» Alokasi anggaran untuk stunting justru habis untuk rapat dan perjalanan dinas.

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan penyelesaian kasus stunting di 378 daerah di Indonesia tidak sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Internal di Jakarta, mengungkapkan target yang belum sesuai target itu karena perencanaan dan penganggaran di daerah belum optimal.
Halaman Selanjutnya....