Penyedia Barang dan Jasa Lokal Harus Manfaatkan Proyek Hulu Migas Senilai Rp500 Triliun

JAKARTA - Badan usaha penyedia barang dan jasa dalam negeri harus bisa mengambil bagian dalam proyek minyak dan gas bumi (migas) yang ditargetkan pemerintah. Apalagi hingga 2029 ada 141 proyek hulu migas yang akan digarap dengan total nilai Rp500 triliun. Lalu untuk tahun ini saja ada 925 pengeboran. Kue ekonomi yang besar ini jangan sampai lari ke luar atau impor.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas)Hudi Suryodipuro mengucapkan, dari rencana program yang diinisasi SKK Migas bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk tahun ini saja ada 925 pengeboran sumur pengembangan direncanakan. Ini target yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan pengeboran pada sekitar tahun 2020 yang hanya sekitar 200-an pengeboran. Kemudian lebih jauh kedepan sedikitnya ada 141 proyek hulu migas bakal digarap hingga tahun 2029.

"Sampai tahun 2029 ada 141 proyek hulu migas, total investasi US$36,2 miliar. Ini luar biasa. Proyek Strategis Nasional (PSN) ada sekitar US$32 miliar atau setara Rp487 triliun. Non PSN US$3,8 miliar atau Rp57 Triliun artinya ada proyek dengan nilai sekitar Rp500 triliun bisa digarap. Jadi para pelaku industri Migas ini harus ciptakan kolaborasi," ungkap Hudi dalam sesi interview di sela Supply Chain and National Capacity Summit 2024, Kamis (15/8).

Untuk bisa mendapatkan bagian "kue" dari berbagai proyek hulu migas yang ada di depan mata para badan usaha penyedia barang dan jasa didorong untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan para pelaku usaha. SKK Migas sendiri sengaja menggelar Supply Chain and National Capacity Summit sebagai salah satu wadah bagi semua pihak yang terlibat agar bisa memonetisasi proyek yang ada.

Deputi Dukungan Bisnis SKK MigasRudi Satwiko menyatakan, SKK Migas telah memiliki Long Term Plan (LTP) yang bisa jadi acuan badan usaha penyedia barang dan jasa mempersiapkan diri untuk terlibat dengan berbagai proyek. "Kan sudah ada LTP 10 tahun ke depan seperti apa target dan program kerjanya. Yakin lah dengan Long Term Plan," ujar Rudi.

Selain itu para KKKS juga diminta jauh lebih aktif, terutama divisi Supply Chain Management (SCM) dalam menghadapi era industri migas sekarang yang sangat bergantung pada waktu. Karena itu terlambat dalam melakukan pengadaan sedikit saja akan langsung berpengaruh terhadap keekonomian proyek. "Perubahan dari sisi mindset. Sudah terjadi shifting, perubahan mindset di KKKS," ujar Hudi.

Syarat utama dalam pengadaan adalah Quality, Delivery, and Cost. Ketiga komponen itu harus sesuai dengan perhitungan keekonomian proyek. Itu juga yang jadi tantangan bagi kontraktor untuk diselaraskan.

Kepala Divisi Pengelolaam Rantai Suplai SKK Migas sekaligus Ketua Umum SC&NC Summit 2024, Eka Bhayu Setta menyatakan, proses perbaikan dalam proses pengadaan terus dilakukan oleh SKK Migas maupun KKKS.

"Tapi kadang impresi kita dengan penyedia barang jasa beda. Maka pentingnya saling edukasi kira-kira apa yang buat nggak nyaman, kalau itu nggak ada meskipun dapat perbaikan nggak jalan juga. Kalau ada yang komplen ayo duduk selalu di-encourage mempercepat. Milestones udah keliatan, LTP ada project list setiap akhir tahun untuk kegiatan di tahun depan. Jadi tidak hanya bicara tapi jelas ada proyeknya," jelas Eka.

VP SCM Regional 2 Pertamina EP, Bayu Kusuma Tri Aryanto menjelaskan, untuk bisa menjalankan prinsip QDC maka divisi SCM atau pengadaan di setiap KKKS memang sudah sewajarnya berevolusi. Saat ini SCM bisa ikut dalam pembahasan program kerja diawal sehingga tidak lagi menunggu masing-masing divisi menyerahkan daftar kebutuhan barang atau jasa.

"Kalau kami menunggu akan menjadi panjang prosesnya. Kita juga mau terlibat di depan. Kita akan tahun seperti apa kebutuhan. Kemampuan supply strategi pengadaan, kompetisi terjaga," ujar Bayu.