Penyederhanaan Kurikulum Belum Mendesak Dilakukan

Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Perdana Kusuma melihat penyederhanaan kurikulum tersebut menjadi masalah dalam konteks perubahan struktur kurikulum. Pemerintah, tidak mampu menjelaskan secaran utuh dan detail alasan-alasan dari perubahan tersebut.

"Pemerintah hanya menjalankan politik bahasa atau bahasa politik dengan menghindarkan dari masalah sebenarnya. Contoh tidak terjawabnya pertanyaan para guru sejarah mengenai pergeseran posisi mata pelajaran sejarah dari wajib menjadi pilihan," ucapnya.

Peneliti Pendidikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan penyusunan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari ideologi politik negara dan benturan semua kelompok kepentingan. Pemerintah memiliki alasan untuk mempersiapkan generasi masa depan, hal utamanya adalam dalam penyederhanaan kurikulum ini.

"Pemerintah harus terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat termasuk di dalamnya para pakar pendidikan, guru, dan organisasi-organisasi profesi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim memastikan pihaknya bakal melakukan uji publik tersebut. Pihaknya butuh peran setiap pemangku kebijakan dari dunia pendidikan untuk menyusun penyederhanaan kurikulum tersebut.
Halaman Selanjutnya....