Penyederhanaan Birokrasi Sebagai Quick Wins Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan penyederhanaan birokrasi sebagaiquick wins reformasi birokrasi. Presiden Jokowi sudah menggariskan salah satu misi dalam mewujudkan visi Indonesia maju adalah melalui pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Menteri Tjahjo mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (10/11).

Menurut Tjahjo, untuk mencapai hal tersebut, telah ditetapkan 5 program prioritas Kerja tahun 2019-2024. Lima program prioritas kerja tahun 2019-2024 itu sendiri mencakup, pertama pembangunan SDM. Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, simplifikasi regulasi. Keempat, penyederhanaan birokrasi. Kelima, transformasi ekonomi.

"Salah satu langkah terobosan yaitu dengan melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh kementerian, atau lembaga dan pemerintah daerahsecara menyeluruh, konsisten, dan berkesinambungan," kata mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut.

Menteri Tjahjo menambahkan, untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi nasional tersebut, telah ditetapkan berbagai quick wins, dimana salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. Lingkup kebijakan penyederhanaan birokrasimeliputi transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi SDM aparatur.

"Pertama, transformasi organisasi, dilakukan dengan membangun organisasi menjadi dua level melalui perampingan struktur organisasi dengan memperhatikan karakteristik sifat tugas dan jabatan administrasi," ujarnya.

Kedua, lanjut Tjahjo, transformasi sistem kerja. Transformasi sistem kerja ini melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik serta pengembangan sistem kerja berbasis digital. Ketiga,transformasi SDM aparatur.

"Transformasi SDM aparatur antara lain melalui pengalihan pejabat administrasi yangorganisasinya dirampingkan menjadi pejabat fungsional yang bersesuaian, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dankeberlangsungan karier pegawai ASN," katanya.

Diungkapkan juga, bahwa sampai dengan 30 Juni 2021, telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi pada 90 kementerian atau lembagadengan total 46.159 struktur yang telah disederhanakan. Danmasih ada 9 kementerian atau lembagayang belum mengusulkan penyederhanaan birokrasi.

"Penyederhanaan birokrasi pada pemerintahdaerah dikoordinasikan sepenuhnya olehKemendagri dalam hal ini Kemenpan RB berperan memberikan validasi sampai pada pemerintah provinsi," ujarnya.