Penyaluran Bansos Jelang Pemilu Rentan Disalahgunakan

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) menyarankan pemerintah untuk berhati-hati dalam menjalankan kebijakan bantuan sosial (bansos), terutama dalam situasi menjelang Pemilu 2024.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, di Jakarta, Senin (4/12), mengatakan setiap produk kebijakan publik merupakan bagian dari political interest, sehingga pemerintah perlu memperhatikan aspek politik dan operasional dalam mengembangkan kebijakan bansos.

"Dalam penyaluran bantuan pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat political interest pengembangan bansos," kata Said.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, mengatakan distribusi bansos yang masif jelang pemilu sangat rentan disalahgunakan.

"Makanya, saya tidak sepakat penyaluran bantuan pangan itu disalurkan sampai Juni 2024," tegas Anthony.
Halaman Selanjutnya....