Penurunan Tarif Beri Ruang UKM Berkembang

JAKARTA- Pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen akan berdampak besar terhadap kemampuan usaha tersebut mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan lapangan kerja.

Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih mengatakan, kebijakan itu telah lama dinanti para pelaku usaha dalam negeri karena mendapat modal tambahan untuk mengembangkan usaha. "Sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan operasional," kata Gati di Jakarta, Minggu (24/6).

Sebagai informasi, pemangkasan PPh bagi UKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan PPh final sebesar 0,5 persen berlaku bagi usaha dengan omzet maksimal 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Peraturan tersebut mulai berlaku mulai 1 Juli 2018 sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Gati berharap, implementasi kebijakan ini dapat berdampak pada peningkatan kontribusi IKM dalam perekonomian nasional yang berperan juga terhadap pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja.

"Selain itu mampu mewujudkan IKM yang berdaya saing dan berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional," jelasnya.

Gati juga menilai kebijakan pengurangan PPh ini diperlukan di tengah gejolak perekonomian beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, saat ini pemerintah tengah gencar meluncurkan beragam kemudahan untuk menggenjot UKM, seperti diperluasnya akses permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Tahun ini pemerintah juga telah mengubah ketentuan penyaluran suku bunga KUR menjadi 7 persen per tahun dari sebelumnya 9 persen per tahun," kata Gati.

Di samping itu, Kemenperin tengah mendorong pembuatan material center bagi pelaku industri agar mudah mendapatkan bahan baku.

"Kami berharap industri kecil dan menengah dapat mencapai target pertumbuhan hingga 11 persen pada tahun ini," ujarnya.

Perluasan e-Smart

Kemenperin juga papar Gati terus memacu para pelaku industri memasarkan produknya di marketplace. Program ini dinamakan e-Smart IKM yang merupakan sistem basis data yang tersaji dalam profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada.

Sejalan dengan kebijakan itu, Kemenperin telah membuat infrastruktur sarana perluasan pasar e-Smart IKM yang telah dimulai pada tahun lalu bekerja sama dengan marketplace dalam negeri, antara lain Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Blanja.com.

ers/E-9