Penurunan Defisit APBN 2022 secara Drastis Patut Diapresiasi

JAKARTA - Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan bahwa defisit APBN 2022 yang diperkirakan turun menjadi 2,49 persen merupakan capaian yang perlu diapresiasi.

Pertama, besaran defisit ini jauh lebih rendah dari target tahun ini, 4,5 persen. Kedua, capaian ini salah satunya buah dari hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang meningkatkan sisi penerimaan. "Namun harus ditekankan bahwa komitmen untuk hilirisasi SDA harus terus dijaga, berikut memetakan secara baik kekayaan SDA yang ada dan distribusi manfaatnya bagi daerah penghasil SDA," kata Aloysius kepada Koran Jakarta, Rabu (21/12).

Aloysisus Gunadi Brata juga memberi catatan bahwa realisasi belanja APBN menjelang tahun 2022 berakhir tampak masih belum maksimal. Masih sebesar 87,5 persen dari alokasi yang ditetapkan. Sebagai perbandingan, tahun lalu realisasi belanja tersebut di atas 100 persen. "Artinya, masih ada hal-hal yang harus dibereskan untuk aspek realisasi belanja APBN," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan defisit APBN 2022 akan menurun drastis ke kisaran 2,49 persen dari produk domestik bruto (PDB). "Kalau ada yang bertanya lagi, Pak ini defisit kita akan jatuh di angka berapa sih di 2022? Hitungan terakhir kita 2,49 persen. Ini turun drastis dibanding saat pandemi," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (21/12).

Presiden mengatakan pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal untuk menjaga stabilitas makroekonomi meskipun di tengah situasi sulit pandemi Covid-19.

Dia memaparkan Indonesia berhasil memperbaiki secara signifikan neraca transaksi berjalan yang hingga kuartal III 2022 mencatat surplus 8,9 miliar dollar AS atau 0,9 persen PDB. Padahal 8 tahun lalu yakni pada 2014, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan sebesar 27 miliar dollar AS, dan neraca perdagangan defisit 2,2 miliar dollar AS.

Dengan kondisi saat itu, Jokowi menekankan pentingnya reformasi struktural untuk memperbaiki fundamental perekonomian. "Termasuk urusan Surat Berharga Negara. SBN saat itu 38,5 persen dikuasai oleh asing, sekarang tinggal 14,8 persen yg dikuasai asing. Karena kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita," kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Antara.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset-aset negara yang menganggur tersebut, antara lain izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Oleh karena itu, Presiden telah memerintahkan Menteri Investasi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi tersebut jika tidak dimanfaatkan dengan baik.