Penurunan Ambang Bea Masuk Sudah Tak Efektif Bendung Produk Luar

JAKARTA - Kebijakan penurunan ambang batas Bea Masuk (BM) atas barang kiriman yang telah diberlakukan sejak awal 2020 lalu ternyata tidak cukup efektif untuk membendung praktik cross-border illegal atau perdagangan lintas batas di platform perdagangan elektronik e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki dalam diskusi secara daring bertajuk "Saatnya UMKM Bangkit Mendukung Pariwisata" di Jakarta, Senin (19/4) mengatakan penurunan ambang batas bea masuk barang itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK/010/2019.

Dalam PMK tersebut menurunkan ambang batas bea masuk barang kiriman dari 75 dollar AS menjadi 3 dollar AS. Kebijakan tersebut diambil untuk melindungi UMKM dari serbuan produk asing.

"Tahun lalu, awal 2020 kami sudah mengubah kebijakan dengan biaya tarif masuk dan transaksi yang tadinya 75 dolar AS menjadi 3 dolar AS itu masuk (dikenakan) pajak. Tapi ternyata itu belum cukup," kata Teten seperti dikutip dari Antara.

Teten mengaku pemerintah pun tengah menyusun regulasi terkait perdagangan cross-border di e-commerce. Namun ia tak merinci poin-poin soal regulasi yang dimaksud.

"Kami sedang susun regulasinya sehingga nanti produk tertentu dengan nilai seperti itu, itu tidak boleh dijual cross-border. Kami masih belum final," kata Menkop.

Menurut Teten, upaya melindungi UMKM di dalam negeri merupakan arahan langsung Presiden Jokowi. Terlebih, beberapa waktu lalu sempat ramai soal banjirnya produk asing dengan harga sangat murah yang dijual e-commerce cross-border.

Dipanggil Presiden

Teten mengaku kala itu pun langsung dipanggil oleh Presiden bersama dengan Menteri Perdagangan.

"Saya pernah dipanggil oleh Pak Presiden dengan Mendag terkait beberapa waktu lalu, ada produk luar yang dijual e-commerce cross-border yang harganya bisa membunuh UMKM di dalam negeri, karena hampir tidak masuk akal (harganya)," katanya.

Atas kejadian itu, Teten dan Mendag pun diminta untuk menyiapkan regulasi untuk bisa melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk asing.

"Pak Presiden sampaikan jangan sampai kita yang bangun infrastruktur supaya punya akses internet tapi kemudian ekonominya dimanfaatkan orang lain," kata Teten.

Menurut mantan pegiat antikorupsi itu, arahan Presiden untuk segera mengatur kebijakan di sektor perdagangan digital memang penting dilakukan. Pasalnya, nilai pasar ekonomi digital Indonesia pada 2025 diprediksi mencapai hingga 1.800 triliun rupiah. n Ant/bud/P-4