Peningkatan Peranan Wanita di Sektor Kemaritiman Terus Didorong
Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, Women in Maritime Indonesia menggelar Webinar Nasional bertajuk Pencapaian Perempuan Indonesia di Sektor Maritim & Launching Legal Help Desk.
JAKARTA - Women in Maritime Indonesia (Wima Ina) terus berkomitmen mendukung peranan wanita di bidang maritim untuk membangun kembali dan meningkatkan peran wanita di bidang maritim di Indonesia.
Ketua Umum Wima Ina, Chandra Motik mengatakan dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober lalu, Wima Ina memberikan warna berbeda, dengan mengadakan Webinar Nasional bertajuk Pencapaian Perempuan Indonesia di Sektor Maritim & Launching Legal Help Desk, di mana legal help desk ini ditujukan untuk memberikan pendampingan bantuan hukum di bidang maritim bagi para pelaut dan pekerja wanita di setor kemaritiman.
"Wima Ina merasa terpanggil untuk dapat membantu pelaut perempuan ataupun pekerja perempuan di bidang maritim bilamana mendapat masalah pelecehan, ketidak adilan di dalam pekerjaan meteka maupun dalan kehidupan sehari- hari mereka dapat mendatangi Wima untuk diberikan pendampingan di bidang hukum," kata Chandra dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/10).
Wanita yang juga sebagai pakar kelautan dan kemaritiman yang sangat langka di Indonesia, aktif menggaungkan kepada Pemerintah dan masyarakat agar bangsa Indonesia kembali ke laut dan membangun budaya maritime demi mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim.
"Selain itu, kami juga prihatin mendengar berita-berita adanya masalah-masalah yang dialami perempuan pelaut atau para pekerja perempuan di bidang maritim," kata Candra.
Ketua Umum INSA dan Waketum Wima, Carmelita Hartoto mengatakan peran perempuan di bidang maritim di Indonesia sudah memiliki cakupan yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari beberapa jabatan strategis yang telah dipegang perempuan di industri ini sejak beberapa tahun terakhir.
"Pemberdayaan perempuan pada sektor maritim bukan ditujukan menjadi pesaing bagi laki-laki, melainkan bersinergi antara keduanya," katanya.
Sedangkan, Irma Suryani Chaniago, Anggota DPR dan Komisaris Independent PT Pelindo, menyebutkan saat ini diperlukan adanya Undang-undang perlindungan kesetaraan gender, menjamin penghapusan diskrimanasi, kekerasan terhadap perempuan, penghapusan semua praktek yang membahayakan perempuan, dan menyadari pelayanan dan pekerjaan, memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
Keynote Speaker dalam Webinar ini adalah Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Direktur Perkapalan dan Kelautan, Bapak Ahmad Wahid.
Ahmad Wahid menyampaikan Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terus berupaya memastikan dam menjamin perempuan Indonesia mendapatkan kesetaraan gender dan pendidikan di seckor maritim. Hal ini berkaitan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi sendiri.
Redaktur : Marcellus Widiarto
Komentar
()Muat lainnya