Penguatan Militer Jepang Dikritik

TOKYO - Negara-negara tetangga Jepang mengecam peningkatan tajam anggaran pertahanan militer Jepang serta perubahan signifikan kebijakan keamanan Jepang, yang sejak lama dipegang teguh oleh negara tersebut. Bahkan, ada negara yang merupakan sekutu Jepang juga menyatakan kekhawatiran atas meningkatnya perlombaan persenjataan dikawasan Asia timur.

Pemerintah Jepang mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan militer pada 16 Desember lalu, dimana direncanakan akan ada peningkatan anggaran pertahanan secara drastis di tahun-tahun mendatang.

Pemerintah Jepang mengalokasikan sekitar 43 triliun yen (setara 5 kuadriliun rupiah) untuk lima tahun mendatang dan meningkatkan anggaran pertahanan tahunannya menjadi 2 persen dari PDB negara itu pada 2027.

Investasi tambahan juga mencakup pembelian dari luar negeri atau pengembangan domestik pesawat tempur canggih baru,drone, kapal selam diesel-listrik canggih terbaru, misil jarak jauh, serta penambahan armada kapal perang, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan logistik serta meningkatkan kemampuan perang siber dan perang antariksa.

Terkait anggaran pertahanan yang meningkat drastis, para pengkritik menyebut Tokyo tengah berupaya menjauh dari komitmen yang telah diabadikan dalam konstitusi Jepang setelah kekalahannya di Perang Dunia II, di mana tertulis secara eksplisit pelarangan penggunaan kekuatan militer dalam perselisihan internasional.

"Sayangnya, di sekitar negara kita, ada negara-negara yang melakukan upaya seperti peningkatan kemampuan nuklir, peningkatan kemampuan militer yang cepat, serta upaya sepihak untuk mengubahstatus quosecara paksa," kata Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, saat mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan Jepang itu pada 9 Desember lalu.

Tuai Kecaman

Korea Utara (Korut) menanggapi dengan cepat pengumuman kenaikan anggaran pertahanan Jepang tersebut, melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di Pyongyang yang menyebutkan bahwa Tokyo telah membawa krisis keamanan yang serius ke Semenanjung Korea dan Asia timur.

"Jepang sebagai negara penjahat perang, sedang berupaya melanggar Piagam PBB. Tokyo berusaha untuk memenuhi niat jahatnya dan meningkatkan persenjataannya untuk kembali menginvasi Korea," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Korut.

Sementara itu dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui kedutaan besarnya di Tokyo, pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa langkah Jepang ini telah memprovokasi ketegangan dan konfrontasi regional.

Russia pada Kamis (22/12) lalu pun turut mengkritik Tokyo dengan mengklaim bahwa Jepang telah meninggalkan kebijakan pasifis selama beberapa dekade dan menggantinya dengan militerisme yang tak terkendali.

"Keputusan Tokyo tersebut pasti akan memicu tantangan keamanan baru dan menyebabkan adanya peningkatan ketegangan di kawasan Asia-Pasifik," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Russia.

Media Korea Selatan (Korsel) bahkan lebih tegas lagi mengeluarkan kecamannya.

"Tokyo dapat menggunakan kekuatan militernya untuk mengambil tindakan yang lebih provokatif dalam merebut kembali pulau-pulau di tengah kawasan antara Semenanjung Korea dan Jepang yang telah dikuasai oleh Korsel, namun turut diklaim kedaulatannya oleh Tokyo," tulisThe Korea Heralddalam editorialnya.

DW/I-1