Pengoperasian Pembangkit EBT Dikawal Ketat

JAKARTA - Pemerintah terus mengawal pelaksanaan Commercial Operation Date (COD) pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Tujuannya agar ini berjalan sesuai target yang ditetapkan. Hanya saja, sektor swasta berharap agar pemerintah bersama PLN menjamin kepastian pengembalian investasi yang telah dikeluarkan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana memastikan target tersebut telah dimonitor bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. "Kami bersama dengan PLN memastikan titik-titik COD masih sesuai. Kami punya tim bersama untuk memantau ini," kata Dadan di Jakarta, Selasa (8/2).

Hingga akhir 2021, jelas Dadan, bauran energi terbarukan mencapai 11,5 persen dari total energi nasional. Masih terdapat selisih 11,5 persen lagi harus tercapai dalam empat tahun mendatang. Selama masa tersebut, PLN maupun swasta akan bekerja keras mencapai 10 Giga Watt (GW) hingga 2025. Selanjutnya, dalam jangka lima tahun atau 2030 ditargetkan bauran EBT mencapai 20,9 GW. Angka ini sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021-2030.

Pencapaian target tersebut untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi listrik di masa mendatang. Konsumsi listrik Indonesia diperkirakan meningkat secara perlahan, menyusul negara lain di Asia Tenggara.

"Bicara konsumsi listrik masih rendah angka di bawah dari apa yang kita lihat di negara tetangga Malaysia misalnya tiga kali lipat dari kita. Ini adalah satu potensi ke depan, Indonesia masih akan tumbuh lebih cepat dan diperlukan listrik lebih banyak. Oversupply dari PLN ini sifatnya sementara saya melihatnya, PLN pun saya kira melihat demikian kita akan lewati waktu-waktu tersebut dan bertahap bagaiama EBTnya bisa bertambah," ungkap Dadan.
Halaman Selanjutnya....