Penghapusan Guru Honorer Ditolak

Kebijakan penghapusan tenaga honorer, khususnya guru, kurang tepat karena hal itu justru akan menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan guru.

JAKARTA - Sejumlah daerah menolak rencana pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menghapus tenaga honorer, khususnya guru. Selama pemerintah belum bisa menjamin memenuhi kebutuhan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), maka tenaga kontrak, khususnya guru masih sangat diperlukan.

Penolakan rencana penghapusan guru honorer tersebut di antaranya datang dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto.

Ganjar Pranowo mengatakan, saat ini jumlah guru PNS yang ada masih kurang sehingga tidak memungkinkan jika tenaga honorer dihapus seluruhnya.

Dia menilai penghapusan tenaga honorer, termasuk guru yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat kurang tepat karena hal itu justru akan menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di sejumlah instansi yang saat ini justru kekurangan tenaga.
Halaman Selanjutnya....