Penggunaan EBT Hemat APBN

JAKARTA - Rencana pemerintah menghentikan impor solar dinilai sebagai momen bagus mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Langkah itu diyakini dapat menghemat pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bahan bakar fosil hingga triliunan rupiah.

"Pembangunan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, akan mengurangi konsumsi energi fosil yang boros dan polutif," kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Sonny Keraf, di Jakarta, Minggu (12/5).

Sonny merupakan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Persatuan Nasional dan duduk di DEN dari unsur pemerhati lingkungan hidup.

Kebijakan menghentikan impor solar dinyatakan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Jumat (10/5).

Penghentian impor solar dan avtur disebabkan pemerintah ingin mengoptimalkan produksi dalam negeri sekaligus menyeimbangkan defisit neraca transaksi berjalan. Langkah konkret menindaklanjuti rencana penghentian impor solar adalah segera membangun kilang pengolahan minyak mentah dalam negeri.

Sonny mengingatkan faktor keseimbangan neraca perdagangan dan dampak lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam menghitung risiko tersebut. "Sudah tepat jika Menko (bidang Perekonomian) dengan persetujuan Presiden mendorong kebijakan ini. Dalam jangka pendek memang ada risikonya, tapi lebih bagus dalam jangka panjang," katanya.

Soal protes dari organisasi yang mengatasnamakan lingkungan terhadap proyek pembangkit listrik energi terbarukan, Sonny menyayangkan hal itu.

Menurut dia, LSM lingkungan sering melihat hanya pada satu aspek saja, misalnya konservasi ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati. "Padahal energi terbarukan, seperti PLTA dan geotermal, juga diperlukan untuk kepentingan lingkungan hidup, khususnya pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil," katanya.

Karenanya, dia meminta agar mereka yang kerap protes pada pengembangan EBT untuk mau duduk bersama mencari jalan tengah.

Perluasan B100

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mendorong penggunaan produk biodiesel 100 persen (B100). Sebagai wujud keseriusannnya, Badan Penelitan dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Balitbangtan) menggelar rapat koordinasi dengan Balitbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai tindak lanjut uji coba perdana produk B100 pada 15 April lalu.

Kepala Balitbangtan, Fadjry Djufry, menyatakan B100 telah mulai digunakan di lingkup Kementan untuk mobil dinas dan alat pertanian. Ini merupakan B100 yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah. B100 berbahan CPO ini telah dianalisa di Laboratorium Lemigas dengan hasil telah memenuhi spesifikasi Biodiesel SNI 7182-2015.

"Pengembangan B100 dari CPO ini merupakan langkah strategis pemerintah mengontrol harga ekspor-impor minyak sawit dunia sekaligus sebagai solusi adanya black campaign dari Eropa," ujarnya. ers/Ant/E-10