Pengesahan RUU PPRT Bisa Cegah TPPO

Dia memastikan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung pengesahan RUU PPRT. Meski demikian, prosesnya butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"(RUU PPRT) sudah dalam pembahasan-pembahasan. Tinggal bagaimana pembahasan DPR dan pemerintah. Saat ini sudah habis masa periode, ini harus segera dilakukan," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditiya menekankan bahwa RUU PPRT berbicara tentang keadilan bagi pekerja domestik atau pekerja rumah tangga. Menurutnya, tidak ada lagi alasan untuk menunda pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

Dia menambahkan, beleid itu sangat diperlukan untuk memberikan payung hukum bagi PRT maupun juga pemberi kerja. Dengan begitu, hak dan kewajiban kedua belah pihak bisa lebih terjamin. "Sebenarnya RUU PPRT ini sudah tinggal disahkan saja menunggu keputusan dari Pimpinan DPR RI," ucapnya.