Pengendalian "Volatile Food" Jadi Fokus Utama

Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat hingga akhir 2018 fokus pada langkah mengendalikan inflasi volatile food sebesar 4-5 persen, antara lain melalui penguatan posisi cadangan beras pemerintah (CBP).

Selain itu, kedua pihak juga sepakat menetapkan acuan kebijakan pengendalian inflasi 2019-2021 yang difokuskan pada upaya memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dengan didukung ketersediaan data yang akurat, kerja sama antardaerah, perbaikan sarana produksi, dan infrastruktur.

"Pemerintah dan BI menyepakati langkah-langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran 3,5 persen plus minus satu persen untuk 2018-2019 dan membawa inflasi dalam tren yang menurun menjadi 3,0 persen plus minus satu persen pada jangka menengah 2020-2021," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/8).

Langkah-langkah tersebut terutama ditujukan untuk menjaga inflasi volatile food di kisaran empat persen melalui empat pilar strategi yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Menurut Departemen Komunikasi BI, kesepakatan itu merupakan kesimpulan yang mengemuka dalam rapat koordinasi antarpimpinan lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Jumat (24/8), di Jakarta.

Pertemuan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua TPIP dan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Gubernur Bank Indonesia serta para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Kabinet, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Perum BULOG.

Rapat Koordinasi

Selain itu, rapat koordinasi juga mencermati adanya faktor risiko meningkatnya tekanan inflasi, terutama inflasi volatile food, yang disebabkan oleh gangguan cuaca.

Rapat koordinasi juga menyepakati untuk terus melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat guna mengelola ekspektasi.

mad/E-10