Pengembangan BUMDes di Pesisir Perlu Dipacu

Jakarta - LSM Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menginginkan berbagai pihak terkait mengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal itu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan pesisir di berbagai daerah.

Koordinator Nasional DFWIndonesia Moh Abdi Suhufan dalam rilis di Jakarta, awal pekan ini, mencontohkan pihaknya sejak 2009, SKK Migas- INPEX melaksanakan program pengembangan masyarakat dan CSR di Maluku Tenggara Barat dengan berbagai macam mitra pengembangan.

Selanjutnya, ujar dia, sejak 2015, bekerja sama dengan DFW-Indonesia, INPEX mengimplementasikan program pengembangan budidaya rumput laut di Desa Latdalam dan Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

"Upaya advokasi dan pendampingan yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir bertujuan untuk mengkapasitasi tiga kelompok strategis di desa yaitu kelompok budidaya rumput laut, pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola asset dan sumberdaya guna menunjang kehidupan sosial dan ekonomi," paparnya.

Menurut dia, melalui skema investasi sosial, DFW Indonesia telah berhasil mengembangkan tiga kelompok pembudidaya rumput laut yang telah naik kelas menjadi kelas madya, terbangunnya rumah usaha BUMDes dan terjalinnya kerjasama BUMDes dengan Bulog Saumlaki dalam hal jual beli dan distribusi sembako.

Rantai Pasar

Keberadaan BUMDes diharapkan akan menjadi rantai pasar yang dimanfaatkan oleh kelompok pembudidaya rumput laut dalam menjual hasil panen serta akan terkoneksi dengan BUMD di tingkat kabupaten Maluku Tenggara Barat.

"BUMDes akan berperan aktif dalam mendukung ekonomi desa terutama dengan membeli hasil laut dan hasil bumi masyaraka," kata Abdi.

Dia meyakini upaya seperti pengembangan komoditas rumput laut di Saumlaki dengan dukungan pemasaran oleh BUMDes diharapkan akan dapat menggerakan ekosnom desa-desa pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebutkan hingga November 2018 jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah mencapai 41.000 unit dari total 74.957 desa yang tersebar di Indonesia.

"Sudah mencapai 64 persen bahkan mendekati 70 persen dari seluruh desa yang sudah memiliki BUMDes," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi di Destinasi Wisata Puri Mataram, Sleman, beberapa waktu lalu. Ant/E-10