Pengambilan Keputusan Sering Terhambat karena Panjangnya Rantai Komando

Diharapkan dengan tuntasnya penyederhanaan birokrasi, tidak ada lagi urusan birokrasi yang berbelit, bertele-tele, dan banyak makan waktu.

Untuk mengupas itu, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Apa pertimbangan utama dari program penyederhanaan birokrasi yang sedang digulirkan pemerintah ini?

Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato pelantikan Sidang Paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019. Jadi, penyederhanaan birokrasi ini menjadi bagian dari program prioritas Presiden di bidang reformasi birokrasi yang secara khusus dimandatkan kepada Kemenpam RB.

Penyederhanaan birokrasi ini didasari atas kondisi birokrasi yang hierarkis dan berbelit-belit. Proses pengambilan keputusan sering terhambat karena panjangnya rantai komando yang harus dilalui pada setiap jenjang organisasi pemerintahan. Kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun dan membentuk budaya organisasi yang birokratis dan rigid.

Ini yang kemudian menyebabkan tidak efisiennya organisasi dalam mencapai tujuan, terhambatnya kreativitas dan inovasi karena terbangun proses kerja top down yang mengandalkan petunjuk dan arahan atasan, dan timbulnya ego sektoral.

Penyederhanaan birokrasi ini hanya perampingan struktur birokrasi atau ada hal lain juga yang disasar?

Pemerintah melalui Kemenpan RB berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan birokrasi secara optimal dengan tetap memperhatikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan serta dilaksanakan dengan persiapan dan strategi kebijakan yang matang dan komprehensif.

Meskipun demikian, penyederhanaan birokrasi bukan sekadar perampingan struktur organisasi, tetapi harus tetap menjamin berjalannya tugas dan fungsi organisasi sebagaimana mestinya.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyederhanaan birokrasi ini?

Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan sehingga menciptakan birokrasi yang responsif terhadap segala tantangan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas output birokrasi.

Apa saja ruang lingkup dari penyederhanaan birokrasi ini?

Ruang lingkup penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui beberapa kebijakan. Pertama, penyederhanaan struktur organisasi, dengan membangun organisasi menjadi dua level melalui perampingan struktur organisasi dengan memperhatikan kriteria tertentu berdasarkan sifat tugas Jabatan Administrasi. Kedua, transformasi jabatan, melalui pengalihan pejabat administrasi, eselon III ke bawah menjadi pejabat fungsional yang bersesuaian.

Ketiga, transformasi manajemen kerja, melalui penyempuranaan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik serta pengembangan sistem kerja berbasis digital.

Pejabat administrasi yang dialihkan ke fungsional penghasilannya akan berkurang?

Tidak. Pengalihan ini kan juga diikuti dengan penyesuaian tunjangan pejabat administrasi yang dialihkan. Jadi, kami memastikan agar tidak terdapat pengurangan penghasilan maupun hambatan pengembangan karier pejabat administrasi yang dialihkan. n agus supriyatna/P-4