Pengamat Yakin DPRD Bakal Jegal Cawagub dari PKS

"Tanggal 22 Juli 2019, rapat paripurna DPRD DKI kemungkinan besar tidak memenuhi kuorum 50+1 dari 106 anggota DPRD DKI," lanjutnya.

Apalagi menurut Musni anggota DPRD DKI dari berbagai partai politik banyak yang tidak setuju pada calon yang diajukan oleh PKS. Hal itu terlihat dari lamanya proses pemilihan wagub DKI.

"Bentuk mereka tidak setuju, tidak menghadiri rapat paripurna DPRD DKI. Pertimbangannya pasti kepentingan politik saat ini dan di masa depan," kata Musni.

Oleh karena itu, Musni menuturkan perlu adanya kesepakatan untuk mengajukan calon baru yang disepakati PKS dan Gerindra yang bisa diterima para anggota DPRD DKI dan partai-partai politik di DKI.

Menurut Musni, Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra telah memenuhi komitmennya bahwa kursi Wakil Gubernur DKI untuk PKS. "Tapi masalahnya, Prabowo tidak bisa memaksa para anggota DPRD DKI dari partai-partai politik untuk hadir dalam rapat paripurna DPRD DKI dan memilih calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan PKS," ujar Musni.
Halaman Selanjutnya....