Pengamat Yakin DPRD Bakal Jegal Cawagub dari PKS

Rencana sidang paripurna DPRD DKI tanggal 22 Juli 2019 untuk memilih Wakil Gubernur DKI, diduga kembali tidak memenuhi kuorum.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta diyakini tidak akan meloloskan dua nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara kekosongan kursi wagub dinilai merupakan kerugian bagi warga Jakarta.

Sosiolog Musni Umar menilai rapat paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta tidak akan memenuhi persyaratan kuorum. Sebab dua cawagub PKS yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu kurang disetujui anggota DPRD DKI.

"Rencana sidang paripurna DPRD DKI tanggal 22 Juli 2019 untuk memilih Wakil Gubernur DKI, saya duga kembali tidak memenuhi kuorum lagi, sehingga bakal gagal memilih calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PKS," kata Musni Umar melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/7).

Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu melihat saat ini sulit untuk menghadirkan anggota DPRD DKI dalam rapat paripurna untuk memenuhi kuorum. Sebab banyak anggota DPRD DKI yang tidak terpilih kembali pada Pileg 2019

"Tanggal 22 Juli 2019, rapat paripurna DPRD DKI kemungkinan besar tidak memenuhi kuorum 50+1 dari 106 anggota DPRD DKI," lanjutnya.

Apalagi menurut Musni anggota DPRD DKI dari berbagai partai politik banyak yang tidak setuju pada calon yang diajukan oleh PKS. Hal itu terlihat dari lamanya proses pemilihan wagub DKI.

"Bentuk mereka tidak setuju, tidak menghadiri rapat paripurna DPRD DKI. Pertimbangannya pasti kepentingan politik saat ini dan di masa depan," kata Musni.

Oleh karena itu, Musni menuturkan perlu adanya kesepakatan untuk mengajukan calon baru yang disepakati PKS dan Gerindra yang bisa diterima para anggota DPRD DKI dan partai-partai politik di DKI.

Menurut Musni, Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra telah memenuhi komitmennya bahwa kursi Wakil Gubernur DKI untuk PKS. "Tapi masalahnya, Prabowo tidak bisa memaksa para anggota DPRD DKI dari partai-partai politik untuk hadir dalam rapat paripurna DPRD DKI dan memilih calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan PKS," ujar Musni.

Kerugian Warga

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan mencermati ketiadaan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta selama ini sebagai kerugian besar bagi warga dan dapat menjadi catatan buruk bagi sejarah Ibu Kota.

"Wagub tidak hanya berperan sebagai backup bagi Gubernur, tetapi juga memiliki tugas kekhususan dan membawahi beberapa dinas secara langsung. Perannya krusial," kata Syarwi, Senin (8/7).

Lanjutnya, "kasihan kan, sudah tujuh bulan lebih warga Jakarta tidak memiliki wagub sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri. Jangan sampai terjadi kecelakaan sejarah terburuk."

Meski demikian, Pangi Syarwi tidak memungkiri kemungkinan adanya permainan elit tingkat tinggi di balik belum ditetapkannya wagub bagi Gubernur Anies.

"Tidak menutup kemungkinan ada permasalahan internal partai pengusung yang belum clear, lobi-lobi dengan pihak elit yang kurang mulus, peran partai-partai lain yang memang berniat mengadang, atau bahkan bisa saja ada yang mendesain agar Anies tidak memiliki wakil," ujar Syarwi.

Ia menambahkan akan mudah bagi lawan-lawan politik untuk menjatuhkan Gubernur Anies dengan pertimbangan kinerja yang tidak maksimal karena tidak memiliki wakil. pin/P-6