Pengamat : Gejolak Papua Tidak Terkait Pergantian Panglima TNI

"Namanya juga ihtiyar, jadi ada buzzer yang bangun opini, propaganda, image building agar calonnya dilirik Presiden," jelas Harits, Rabu (8/9).

Harits menegaskan, penyelesaian Papua yang dibutuhkan adalah top leader dari NKRI yang mumpuni, mempunyai kapasitas, kredibel dan dukungan politik yang konstruktif dari parlemen dan berbagai pihak. TNI yang bergerak untuk menumpas KKB itu tergantung keputusan politik pemerintah.

Harits menyebut, menahunnya kasus teroris separatisme di Papua dipengaruhi dua faktor utama. Pertama, keingingan dan kapasitas pemerintah pusat untuk menuntaskan kasus Papua secara berimbang proporsional dengan semua pendekatan, tegas, terukur dan komprehensif. Sejauh apa hal pertama ini dimiliki pemerintah pusat, akan berpengaruh signifikan pada penyelesaian problem Papua.

Kedua; komitmen para pemimpin lokal Papua untuk mengakhiri konflik. Komitmen untuk bersama membangun Papua yang makmur adil dan maju dengan berkeadaban. Oleh karena itu para penguasanya harus tidak bermental korup dan opuntunir.Masyarakat Papua sejatinya tidak akan memberikan dukungan aksi separatisme jika hidup mereka makmur dan berkeadilan.

"Maka pertemuan dua faktor diatas korelatif mampu mengamputasi gerakan teroris separatisme di Papua," tandasnya.
Halaman Selanjutnya....