![Pengamanan Aksi Tolak Revisi UU Pilkada, Kendaraan Taktis Disiagakan di Gedung DPR](https://koran-jakarta.com/images/article/pengamanan-aksi-tolak-revisi-uu-pilkada-kendaraan-taktis-disiagakan-di-gedung-dpr-240822103806.jpg)
Pengamanan Aksi Tolak Revisi UU Pilkada, Kendaraan Taktis Disiagakan di Gedung DPR
![Pengamanan Aksi Tolak Revisi UU Pilkada, Kendaraan Taktis Disiagakan di Gedung DPR](https://koran-jakarta.com/images/article/pengamanan-aksi-tolak-revisi-uu-pilkada-kendaraan-taktis-disiagakan-di-gedung-dpr-240822103806.jpg)
Foto : ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Sejumlah kendaraan taktis milik kepolisian bersiaga di gerbang utama Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
JAKARTA -Sejumlah kendaraan taktis (rantis) dari kepolisian disiagakan guna mengantisipasi aksi protes terkait dengan rencana DPR RI menggelar rapat paripurna yang akan menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada menjadi undang-undang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).
Sejumlah peralatan milik kepolisian itu disiagakan tepatnya di gerbang utama Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jalan Gatot SubrotoJakarta. Gerbang utama itu ditutup dengan dilapisi barikade beton di area luarnya yang telah dipasang sejak Rabu (21/8) malam.
Selain rantis, sejumlah tameng untuk digunakan personel kepolisian pun telah disiapkan di gerbang DPR RI. Selain itu, ada juga mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disiagakan.
Adapun rapat paripurna itu dijadwalkan digelar pada pukul 09.30 WIB di ruang paripurna yang berlokasi di Gedung Nusantara II.
Rapat paripurna itu beragendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
Rapat paripurna itu beragendakan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
Redaktur : Lili Lestari
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya