Pengadaan Barang dan Jasa IKN Utamakan Produk Dalam Negeri

"Kita terus dorong untuk jalan, hasilnya, terjadi lonjakan setelah ada arahan Presiden di Bali. Tinggal kita monitor agar target Presiden terpenuhi. Untuk itu SIRUP selalu kita pantau pantau realisasinya. Jika tidak sesuai target akan ada sanksi," katanya.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa menambahkan peraturan itu akan terdiri dari tiga klaster besar pengaturan kebutuhan PBJ di IKN.

Pertama, SDM pengadaan yang selaras dengan kebutuhan organisasi Otorita IKN mengadopsi skema Agile Organization. Kedua, proses pengadaan yang mengakomodir kemudahan dan inovasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dan ketiga pemberdayaan lokal yang memberdayakan pelaku usaha lokal di lingkungan sekitar IKN dan penggunaan tenaga kerja dan material lokal.