Penerapan ERP Dipercepat

Sistem ERP dinilai lebih adil karena tarif berdasarkan padat atau tidaknya jalanan alias fleksibel dibandingkan tarif tol.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera memberlakukan sistem jalur berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) selain memperpanjang kebijakan ganjil-genap.

"Sebenarnya kita lebih menyarankan untuk memberlakukan ERP. Silahkan saja tidak dibatasi ganjil-genap tapi seluruh orang disuruh membayar di ruas jalan tertentu. Lebih adil," ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki

Alfred Sitorus, di Jakarta, Rabu (5/9). Alfred mengharapkan penerapan ERP dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah ketidakpuasan di kalangan pengendara, khususnya pengemudi kendaraan roda empat.

"Sebaiknya diterapkan segera, kalau tidak, nanti akan muncul ketidakpuasan pengendara roda empat. Kita juga inginkan ganjil-genap untuk roda dua karena juga membuat polusi dan kemacetan," jelasnya.

Banyak negara yang telah memberlakukan ERP, seperti di Singapura. Jika warga disana komplain (mengeluh) karena macet, maka pemerintah Singapura akan langsung menerapkan ERP.

Namun, untuk menerapkan kebijakan jalanan berbayar maka Pemprov perlu menyediakan banyak pilihan untuk masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. "Masyarakat perlu diberi banyak pilihan untuk menggunakan angkutan umum. Jadi Pemprov bukan hanya melarang tapi memberikan banyak pilihan juga," tambahnya.

Pihaknya berharap adanya Moda Raya Terpadu (MRT) dan Kereta Api Ringan (LRT) maka dapat membantu warga Jakarta untuk menggunakan transportasi umum selain bus Transjakarta dan Kereta Commuter (KRL).

Efektif dan Tepat

Hal senada juga dikatakan Pengamat Kota dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto. Menurut dia, ERP dianggap paling tepat untuk menekan kemacetan di Ibu Kota, ketimbang pembatasan kendaraan dengan perluasan ganjil genap.

"Akibat ganjil genap, jalan alternatif macet parah karena kendaraan masyarakat menumpuk di situ. Jadi ganjil genap ini tidak bisa jadi solusi atasi kemacetan. Solusi paling mungkin ya jalan berbayar itu," ujar Sugiyanto.

Dia menilai, pembatasan kendaraan dengan perluasan ganjil genap merupakan kebijakan ugal-ugalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap telah mengabaikan hak masyarakat untuk menggunakan jalan.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan ganjil genap selama Asian Games dan Asian Paragames. Kedua event internasional itu perlu didukung semua pihak, termasuk dengan penerapan ganjil genap.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan perpanjangan kebijakan ganjil genap yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 Tahun 2018. Pergub tersebut berlaku mulai 3 September 2018

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, kebijakan ganjil genap berdampak pada perubahan perilaku pengguna jalan. Pihaknya juga akan memperpanjang pemberlakukan ganjil genap ini hingga 13 Oktober mendatang, atau hingga usai Asian Paragames.

"Nah di beberapa negara, kita saksikan ketika ganjil genap diubah menjadi jangka panjang perubahan perilaku jangka pendek jangka panjang itu berubah dalam jangka pendek berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Tapi dalam jangka panjang ternyata dampaknya beda yang terjadi sebagian justru memiliki kendaraan tambahan," ungkapnya.

Dia meyakini, penerapan ganjil genap secara permanen akan menambah kemacetan di Ibukota. Sebab, jumlah kendaraan akan bertambah karena masyarakat berlomba-lomba membeli kendaraan baru dengan nomor kendaraan yang disesuaikan dari sebelumnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya bertekad akan meningkatkan mutu pelayanan kendaraan umum.

pin/emh/P-5