Penelitian Vaksin Nusantara Dapat Izin Etik dari KEPK

Dia menegaskan pemerintah mendukung penuh upaya inovasi di bidang kesehatan. Namun, pemerintah hanya memberi dukungan jika inovasi memenuhi kriteria ilmiah. "Inovasi di bidang kesehatan harus tetap mengikuti kaidah, etika, dan tahapan ilmiah sehingga inovasi yang dihasilkan memiliki manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. Wiku menyarankan tim pengembang vaksin Nusantara segera berkomunikasi dengan BPOM.

Pemerintah berharap polemik vaksin Nusantara segera usai. Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Lukito, mengatakan berdasarkan data studi vaksin Nusantara, tercatat 20 dari 28 subjek atau 71,4 persen relawan uji klinik fase I mengalami Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dalam grade 1 dan 2. Penny mengatakan KTD pada relawan, antara lain nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, penebalan, kemerahan, gatal, petechiae, lemas, mual, demam, batuk, pilek, dan gatal.

Menurut Penny, KTD juga terjadi pada relawan grade 3 pada enam subjek. Rinciannya, satu subjek mengalami hipernatremi, dua subjek mengalami peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN) dan tiga subjek mengalami peningkatan kolesterol. Penny menjelaskan kejadian yang tidak diinginkan pada grade 3 merupakan salah satu kriteria untuk menghentikan pelaksanaan uji klinis sebagaimana tercantum pada protokol uji klinik.