Penegakan Hukum Peretasan PDNS 2 Harus Dilakukan
Foto : ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan.
"Saya mendesak pemerintah untuk menerbitkan aturan turunan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar perlindungan data WNI bisa dilakukan sesuai UU PDP," kata dia.
Sebelumnya, Kamis (4/7), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terjadinya gangguan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya