Penduduk Miskin Dekati 500 Ribu

JAKARTA - Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami peningkatan dari September 2019 berada di angka 3,42 persen atau sejumlah 362.300 menjadi 4,69 persen atau sejumlah 496.840 pada September 2020.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan, meski terjadi penduduk miskin mengalami peningkatan, jumlah penduduk miskin di Jakarta adalah yang paling rendah secara nasional dibanding provinsi lain.
"Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tersebut merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia," kata Anies dalam pidato laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, (19/4).
Menurut dia, pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama penambahan jumlah penduduk miskin di Jakarta. "Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Ibu Kota," kata Anies.
Selain bertambahnya penduduk miskin, Pandemi Covid-19 juga menekan laju pertumbuhan ekonomi.
Anies berujar, pandemi Covid-19 menjadi sebab permintaan agregat domestik terkontraksi dan berdampak pada sisi pengeluaran yang ikut terkontraksi pada seluruh komponen. "Kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) yang tumbuh 1,60 persen," kata dia.
Sedangkan untuk konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi akibat daya beli masyarakat yang loyo karena pandemi. Pandemi Covid-19, kata Anies, juga mengubah pola inflasi tahun 2020 di DKI Jakarta.
Aktivitas ekonomi yang turun dilihat dari angka inflasi yang rendah. "Inflasi di DKI Jakarta selama Januari-Desember tahun 2020 sebesar 1,59 persen, lebih rendah dibandingkan laju inflasi periode yang sama pada tahun 2019 yaitu 3,23 persen," ucap dia.

Realisasi Penyerapan
Dalam kesempatan itu, Anies, menyampaikan pendapatan Jakarta pada 2020 sebesar 55,89 triliun rupiah atau 97,66 persen dari target sebesar 57,23 triliun rupiah.
Besaran tersebut, diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 38,08 triliun rupiah, realisasi Dana Perimbangan sebesar 16,96 triliun rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah 1,5 triliun rupiah.
"Walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mencapai realisasi sangat baik, namun terdapat komponen pajak daerah yang realisasinya belum optimal yaitu kurang dari 95 persen seperti BPHTB dan PBB-P2 akibat Covid-19," ujar Anies
Selanjutnya, Anies menjelaskan untuk pos realisasi belanja daerah sampai akhir 2020 tercatat sebesar 52,11 triliun rupiah atau mencapai 88,40 persen dari target yang direncanakan sebesar 58,95 triliun rupiah.
"Realisasi penyerapan anggaran ini meningkat sebesar 4,96 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 83,44 persen," ucapnya.
Adapun, untuk penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar 5,58 triliun rupiah atau 90,53 persen dari target 6,16 triliun rupiah. Sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan tercatat 4,21 triliun rupiah atau 94,74 persen dari rencana sebesar 4,45 triliun rupiah.
Kemudian, terkait pengeluaran pembiayaan ini salah satunya dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan daerah sebesar 95,68 miliar rupiah, pembayaran pokok hutang sebesar 33,62 miliar rupiah serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Jakarta Tourisindo PT Mass Rapid Transportation PT Jakarta Propertindo PDAM Jaya PD Pasar Jaya PD Pembangunan Sarana Jaya dan PD PAL Jakarta sebesar 4,08 triliun rupiah.
"Dengan realisasi pendapatan belanja daerah dan pembiayaan daerah tersebut maka terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebesar 1,2 triliun rupiah," tuturnya. jon/Ant/P-5