Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas

DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pendidikan ke depan akan difokuskan ke vokasi. Karena itu, para guru terampil jumlahnya harus lebih banyak ketimbang guru normatif.

"Sekolah vokasi, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), guru-guru harus di-upgrade terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif," kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, di Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) , Sawangan, Depok, Selasa (12/2).

Kepala Negara mengungkapkan, saat ini guru normatif di sekolah vokasi masih mendominasi sekitar 65 persen dibanding guru terampil. Jokowi mencontohkan guru normatif itu adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia.

Presiden berharap dengan lebih banyaknya guru-guru terampil, maka para siswa memperoleh mata pelajaran yang bisa diterapkan langsung untuk dunia kerja.

Oleh karena itu, Jokowi meminta para kepala dinas pendidikan yang hadir agar memperbaiki kondisi ini sehingga ke depannya harus lebih banyak guru terampil agar lulusan SMK bisa langsung siap menghadapi dunia kerja.

"Yang 35 persen ini tugas kementerian bapak-ibu semua untuk menyiapkan ini, meng-upgrade, bisa melatih agar guru terampil itu lebih banyak," kata Jokowi.

Presiden menegaskan, pada 2019, pemerintah akan fokus besar-besaran pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), setelah 4,5 tahun fokus pembangunan infrastruktur. "Harus ada pergeseran strategi, setelah infrastruktur, kita akan masuk kepada yang namanya pembangunan SDM secara besar-besaran," katanya.

Jokowi mengatakan, jika Indonesia tidak terjebak menjadi negara berpendapatan menengah, maka harus memiliki infrastruktur dan SDM yang lebih baik. "Ini menjadi prasyarat, supaya kita tidak terjebak pada negara dengan pendapatan menengah dan bisa melompat kepada negara maju sangat," katanya.

Untuk menyiapkan SDM yang baik, Presiden meminta tidak ada tumpang tindih tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. "Harus betul-betul jelas apa yang menjadi tanggung jawab saudara, apa yang menjadi tanggung jawab menteri, tanggung jawah provinsi, tanggung jawab kabupaten/ kota. Harus jelas. Tidak bisa kita tidak terkonsolidasi," tandas Jokowi.

Jalin Kerja Sama

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, Hamid Muhammad, menyebutkan bahwa Kemdikbud telah menjalin kerja sama dengan 2.700 industri. "Untuk SMK, kerja sama dengan industri telah dilakukan dengan 2.700 industri yang ada di Tanah Air," katanya.

Dengan kerja sama tersebut, ada tiga hal yang bisa dilakukan yakni siswa SMK melakukan praktik kerja siswa (PKS), guru-gurunya magang di industri dan siswa yang terbaik bisa direkrut saat magang.

Selain itu, kurikulum untuk SMK tidak lagi berdasarkan keinginan Kemdikbud, melainkan berdasarkan permintaan industri sehingga diharapkan lulusan SMK bisa langsung direkrut oleh industri.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud, Harris Iskandar, menambahkan, Kemendikbud juga akan melengkapi program kesetaraan dengan pendidikan vokasi. Nantinya, siswa tidak hanya belajar saja mengenai pelajaran pada umumnya, tetapi juga akan dibekali dengan pendidikan vokasi sehingga begitu lulus tidak hanya dapat ijazah, tetapi juga sertifikat.

"Mulai tahun ini, kami akan melengkapi program kesetaraan dengan pendidikan vokasi. Jadi, mereka tidak hanya belajar saja mengenai pelajaran pada umumnya, tetapi juga akan dibekali dengan pendidikan vokasi sehingga begitu lulus tidak hanya dapat ijazah, melainkan juga sertifikat," ujarnya.

Ia menjelaskan dengan pendidikan kesetaraan dan vokasi tersebut, diharapkan lulusan bisa bekerja ataupun menjadi wirausaha. Pendidikan vokasi itu juga diharapkan menjadi nilai tambah bagi lulusan kesetaraan tersebut.

Siswa kesetaraan nantinya diperkenankan untuk mengambil jurusan sesuai dengan minatnya. "Jadi nanti yang menyelenggarakan tetap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)," kata dia. fdl/ruf/E-3