Pendapatan APBD Jabar 2017 Lampaui Target

BANDUNG - Capaian pendapatan daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar ) sampai 31 Desember 2017 menyentuh angka 32,16 triliun rupiah. Pendapatan ini lebih besar dari dari target yang ditetapkan sebesar 31,37 triliun rupiah yang berarti mencapai 102,53 persen.

Penjabat Gubernur Jabar Mochamad Iriawan menyampaikannya pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya mencapai 18,08 triliun rupiah lebih atau 105,61 persen dari target yang ditetapkan sebesar 17,72 triliun rupiah.

"PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, semua rata-rata pencapaiannya meningkat dari yang kita tetapkan," ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Jabar tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017, Selasa (3/7) Di hadapan anggota dewan Jabar, Iriawan mengungkapkan sumber lain dari pendapatan daerah tahun 2017, yaitu dari dana perimbangan yang realisasinya mencapai 13,98 triliun rupiah.

Dana tersebut didapat dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK ). Kemudian pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 101,38 milyar rupiah. Iriawan juga melaporkan realisasi belanja daerah 2017 mencapai 32,79 triliun rupiah atau 95,07 persen dari alokasi anggaran sebesar 34,49 triliun rupiah.

Ia mengatakan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Jabar merupakan salah satu kewajiban konstitusional dan pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD. "Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI," ujarnya.

Pertahankan WTP

Dari hasil pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan pada rapat paripurna istimewa tentang penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah pada 28 Mei 2018, Pemprov Jabar kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ketujuh secara berturut-turut.

"Keberhasilan WTP tujuh kali berturut-turut ini harus kita syukuri karena satu indikator bahwa pengelolaan keuangan kita telah dilakukan secara lebih transaparan dan akuntabel," kata Iriawan.

tgh/E-10