Penataan 21 Kampung Kumuh Libatkan Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggandeng pakar penataan kota dan fasilitator untuk menata 21 kampung kumuh di DKI. "Penataan Kampung ini akan melibatkan empat komponen minimal, yang itu ada terlibat dalam community action plan. Satu adalah warga, dua adalah pemerintah, tiga adalah pakar dalam artian orang yang berpengalaman terkait ini. Keempat adalah fasilitator proses. Jadi fasilitatornya bukan dari pemerintah, fasilitatornya adalah pihak tersendiri," ujar Anies, Kamis (24/50

Anies menjelaskan, pakar dalam pengertian ini adalah mereka berasal dari berbagai latar belakang seperti sosiologi hingga urban planning. "Pakar itu bukan dalam artian teori. Tapi, pakar dalam artian bisa menghadirkan praktek-praktek terbaik dari banyak tempat. Nah, itu yang mau ditunjukkan. Jadi, nanti semuanya dilibatkan di situ," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, menjelaskan penataan 21 kampung kumuh berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Sandi menegaskan penataan kampung yang dilakukan oleh pihak Pemprov, dipastikan lebih partisipatif dan kolaboratif. "Kita ingin penataan yang melibatkan masyarakat. Juga untuk menentukan bagaimana kampung ini bisa tetap memiliki ekosistem budaya, pendidikan dan ekonomi. Sehingga mereka dilibatkan dalam penataan tersebut," kata Sandi

Sandi mengatakan, dengan adanya pelibatan masyarakat dalam penataan kampung, diharapkan terjadi partisipasi tinggi. Menurutnya, hal ini merupakan pendekatan baru yang ditawarkan Pemprov DKI dalam penataan kampung kumuh di Jakarta.

"Itu pendekatan baru yang kita lakukan. Seperti di Kampung Akuarium kemarin. Berikutnya di Cikunir dan ada beberapa RW di kampung-kampung tersebut yang akan pelan-pelan kita lakukan sesuai dengan pendekatan kearifan lokal," terangnya.

Seperti diketahui, penataan kampung-kampung di Jakarta merupakan salah satu janji dalam kontrak politik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Kontrak politik tersebut disodorkan oleh warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) pada 8 April 2017.

Selain penataan dan legalisasi kampung, kontrak tersebut juga berisi kesediaan Anies-Sandiaga untuk mewujudkan program hunian terjangkau untuk rakyat miskin serta perizinan usaha bagi PKL, dan bantuan alih profesi bagi tukang becak.

Adapaun Lokasi kampung yang akan ditata yakni Kampung Lodan, Kampung Tongkol, Kampung Krapu, Kampung Muka, dan Kampung Walang yang ada di Ancol, Pademangan. Kemudian ada Kampung Akuarium, Kampung Marlina, Kampung Elektro, dan Kampung Gedong Pompa di Penjaringan. Di Pluit, ada Blok Empang, Kampung Kerang Ijo, dan Kampung Baru Tembok Bolong. Kampung Tanah Merah di Kelapa Gading Barat juga turut dalam penataan.

emh/P-5