Penanganan "Stunting" Harus Perhatikan Tahun Politik

JAKARTA - Tahun politik pada 2023 dan 2024 harus menjadi perhatian dalam penanganan stunting atau kekerdilan. Hal tersebut diharapkan tidak menjadi hambatan baru, apalagi pemerintah menargetkan penurunan stunting 14 persen pada tahun 2024.

"Faktor pemilu ini luar biasa hampir tidak pernah terpikirkan karena kita terlalu asyik mengurusi stunting," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam Gerakan Peninmbangan Bulan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Stunting, di Jakarta, kemarin.

Muhadjir menegaskan, stunting bukan hanya perkara penanganan kesehatan, tetapi merupakan visi Presiden RI Joko Widodo dalam membangun Indonesia. Menurutnya, Presiden berkomitmen membangun sumber daya manusia dari hulu saat bayi dalam kandungan sampai hilir di masa lansia.

"Stunting bagian kecil dari visi presiden yang melihat visi pembangunan Indonesia secara komprehensif," jelasnya.

Dia berharap, pemerintah daerah dapat memprioritaskan program percepatan penurunan stunting. Dia menyebut, penanganan stunting merupakan urusan konkuren yang wewenangnya jadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

"Tanggung jawab Pak Mendagri besar untuk melaksanakan instruksi presiden untuk penurunan stunting minimum 14 persen pada tahun 2024," jelasnya.

Penanganan Intensif

Muhadjir mendorong adanya penanganan intensif dalam rangka percepatan penurunan stunting. Dia menyebut, program penimbangan dan pengukuran bayi di posyandu dari yang sebelumnya dua kali setiap tahun dapat menjadi satu kali tiap bulan.

Dia menilai, adanya penimbangan bayi setiap bulan akan menghasilkan data yang lebih akurat dan tepat sasaran untuk deteksi dan pencegahan stunting. Penanganan tersebut diiringi percepatan pemenuhan alat antropometri atau alat pengukuran dan penimbangan bayi di posyandu serta USG di Puskesmas yang tengah dilakukan Kementerian Kesehatan akan mempercepat penanganan stunting di Indonesia.

"Ini dilakukan guna mendapatkan umpan balik sehingga berdasarkan hasil dari penimbangan dan pengukuran itu kita bisa melaksanakan intervensi secara lebih cermat, tepat dan memiliki presisi tinggi karena didasarkan dengan informasi dari hasil pengukuran dan penimbangan yang telah dilakukan sebelumnya," tandasnya.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menuturkan, pada tahun 2023 pihaknya akan memberikan alat penimbangan yang sama ke seluruh Posyandu di seluruh Indonesia. Adapun sudah 66 ribu alat tersalurkan dari target sekitar 300 ribu alat.