Penanganan "Stunting" Harus Perhatikan Tahun Politik

JAKARTA - Tahun politik pada 2023 dan 2024 harus menjadi perhatian dalam penanganan stunting atau kekerdilan. Hal tersebut diharapkan tidak menjadi hambatan baru, apalagi pemerintah menargetkan penurunan stunting 14 persen pada tahun 2024.

"Faktor pemilu ini luar biasa hampir tidak pernah terpikirkan karena kita terlalu asyik mengurusi stunting," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam Gerakan Peninmbangan Bulan Nasional Terintegrasi untuk Percepatan Stunting, di Jakarta, kemarin.

Muhadjir menegaskan, stunting bukan hanya perkara penanganan kesehatan, tetapi merupakan visi Presiden RI Joko Widodo dalam membangun Indonesia. Menurutnya, Presiden berkomitmen membangun sumber daya manusia dari hulu saat bayi dalam kandungan sampai hilir di masa lansia.

"Stunting bagian kecil dari visi presiden yang melihat visi pembangunan Indonesia secara komprehensif," jelasnya.

Dia berharap, pemerintah daerah dapat memprioritaskan program percepatan penurunan stunting. Dia menyebut, penanganan stunting merupakan urusan konkuren yang wewenangnya jadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.
Halaman Selanjutnya....