Penanganan Bencana Mesti Bersinergi

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengatakan diperlukan sinergitas antarkementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya dalam penanganan bencana maupun mitigasinya.

"Dalam SOP (standar operasional prosedur) tanggap darurat, sinergitas kementerian-lembaga, TNI-Polri, Basarnas dan lainnya, bahwa setiap ada bencana kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," kata Puan Maharani usai rapat koordinator tentang tanggap bencana di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Selasa (22/1).

Kendati demikian, lanjut Puan, kaitannya dalam tanggap darurat, yang bertanggung jawab penuh nantinya adalah gubernur, bupati-wali kota, dan pemerintah daerah, karena yang lebih mengetahui kondisi wilayah dan masyarakatnya. "Pemerintah pusat hanya akan mem-backup karena yang paling tahu wilayah masyarakatnya adalah pemda," kata dia.

Di bidang mitigasi, Puan juga mengatakan perlunya sinergitas antarlembaga seperti BMKG, BIG, dan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk berbagi data dalam hal pencegahan untuk meminimalkan timbulnya korban akibat bencana. Ia juga menerangkan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana.

Dalam kesempatan itu, Puan juga mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BNPB, akan membuat dan memberikan materi pendidikan bencana ke sekolah-sekolah.

"Sosialisasi edukasi masyarakat akan kita tingkatkan. Di Kemensos, Kemendikbud, Basarnas, dan kementerian-lembaga lain sudah ada program edukasi dan sosialisasi. Salah satunya adalah goes to school ke anak-anak sekolah. Mereka diberikan pendidikan, saat atau akan terjadi bencana itu harus ngapain," kata Puan.

Selain kementerian-lembaga, pemerintah daerah juga diminta turut bersama-sama berkomitmen untuk berperan dalam mitigasi bencana melalui tidak memberikan izin pembangunan untuk wilayah rawan bencana.

"Wilayah mana yang tidak boleh dibangun rumah dan lain-lain. Kita juga minta ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan data BMKG, Bappenas, Badan Geologi, agar pemda tidak memberikan izin RTRW di wilayah yang rawan bencana," kata Puan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwikorita Karnawati, mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tengah mengembangkan sistem deteksi dini kejadian tsunami melalui teknologi terbaru yaitu sensor bawah laut.

Dwikorita mengatakan teknologi deteksi dini melalui sensor bawah laut ini dapat mengetahui kejadian tsunami yang disebabkan baik oleh gempa tektonik, longsoran bawah laut, maupun longsoran gunung berapi seperti yang terjadi pada Gunung Anak Krakatau.

Pengembangan teknologi sensor bawah laut tersebut saat ini masih dalam tahap usulan, dan paling tidak membutuhkan waktu satu tahun untuk perancangan dan satu tahun untuk uji coba.

"Jadi paling tidak perlu dua tahun, Amerika sudah berapa tahun juga belum, jadi ini suatu tantangan," kata dia.

Dwikorita menjelaskan sistem deteksi dini tsunami yang ada di Indonesia saat ini dirancang sejak 10 tahun lalu usai bencana tsunami Aceh tahun 2006 silam yang disebabkan oleh gempa tektonik.

Kembali Erupsi

Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Gunung Agung, Bali, pada Selasa (22/1) kembali erupsi. Masyarakat dilarang mendekati serta beraktivitas dalam jarak 4 km dari gunung.

Pengamatan visual dari Pos Pengamatan Gunung Agung, kolom abu teramati kurang lebih 2.000 m di atas puncak (5.142 m di atas permukaan laut).

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 2 menit 25 detik. Masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari puncak Gunung Agung.eko/Ant/E-3