Pemprov Terus Kurangi Kawasan Pemukiman Kumuh di Jateng

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mengurangi 3.977 hektare kawasan pemukiman kumuh dari 6.981 hektare. Pengurangan kawasan pemukiman kumuh yang dilakukan sejak 2014 ini menyisakan 3.004 hektare.

"Sisa kawasan pemukiman kumuh tersebut akan dikurangi secara bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota guna penyelesaiannya karena seluruh kawasan kumuh di Jateng ditargetkan tidak ada lagi pada 2024," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jateng, Budi Wibowo, di Semarang, Selasa (26/3).

Menurut Budi, pengurangan dan penghapusan kawasan pemukiman kumuh ini penting dilakukan serta menjadi komitmen Pemprov Jateng. Hal ini dilakukan karena tidak hanya membuat wajah daerah tertata rapi, tapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. "Jika ada kawasan pemukiman kumuh, maka kesehatan, kesejahteraan, dan faktor-faktor sosial lain tidak akan terwujud," ujarnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengatakan fokus penghapusan kawasan pemukiman kumuh tidak boleh hanya mengedepankan faktor infrastruktur saja, tapi juga harus memperhatikan aspek kultural dan sosial masyarakat.

SM/N-3