Pemprov Gagal Capai Target Pajak

JAKARTA - Pemprov Jakarta gagal mencapai target pajak daerah sepanjang tahun lalu. Pajak yang masuk 44,46 triliun dari target 44,98 triliun. Ini berarti mencapai 98,85 persen.

Meski begitu, angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 43,52 triliun dengan kenaikan sebesar 936 miliar atau 2,15 persen. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jakarta, Lusiana Herawati, dalam keterangan di Jakarta, Selasa mengatakan Pajak Kendaraan Bermotor serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi kontributor terbesar capaian pajak daerah baik tahun 2024 maupun 2023.

“Pajak Kendaraan Bermotor serta Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi kontributor terbesar dua tahun tersebut. Ada tren peningkatan. Ini mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan,” kata dia.

Adapun realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yakni9,65 triliun atau 104,68 persen dari target. Sedangkan PBB sebesar 9,96 triliun atau 99,62 persen dari target. Dia menambahkan selain Pajak Kendaraan Bermotor dan PBB, kontributor pajak terbesar tahun 2024 lainnya yakni Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 6,64 triliun (106,21 persen dari target).

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6,1 triliun (76,25 persen dari target), serta pajak rokok 883,98 miliar (98,22 persen dari target). Lusiana menyampaikan, Bapenda Jakarta menyatakan keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai langkah strategis! Ini termasuk pemutakhiran data objek pajak, penagihan pajak secara intensif, serta penguatan sistem digital untuk mempermudah pembayaran pajak.

“Pemprov berharap tren positif ini dapat berlanjut pada tahun 2025, di mana target pajak ditetapkan lebih tinggi, yakni sebesar 48 triliun,” ujar dia.

Gedung

Sementara itu, terkait bakal pindahnya ibu kota negara, Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menilai gedung kantor pemerintah Jakarta memiliki potensi sumber oendapatan. Menurutnya, gedung-gedung kantor yang akan dikosongkan ini bisa dijadikan opsi bagi para penyewa karena lokasinya strategi di kawasan pusat bisnis.

“Meskipun banyak bangunan milik pemerintah sudah tua, memiliki keunggulan strategis karena lokasinya yang kebanyakan berada di kawasan pusat bisnis,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, Ferry mengatakan gedung-gedung milik pemerintah ini juga bisa memperburuk kondisi pasar properti yang sudah kelebihan pasok. Terlebih jika kondisinya kosong sehingga dianggap sebagai pasokan baru. “Apabila gedung milik pemerintah yang kosong ini dianggap sebagai pasok baru, dapat memperburuk kondisi pasar yang sudah kelebihan pasok ruang kantor,” katanya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, sebanyak 40 gedung pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga negara (tidak termasuk aset BUMN), mencakup 1,34 juta meter persegi ruang kantor di Jakarta.