Pemprov DKI Percepat Kesamaan Data

JAKARTA - Kesamaan data sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang disusun dalam APBD Perubahan dan APBD 2024. Untuk itu, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ingin mempercepat penyamaan data. Hal itu diutarakan saat membuka acarakick offdanhigh level meetingkonsinyasi satu data pembangunan, Kamis (24/8).

Pertemuan ini dilakukan untuk percepatan membentuk satu data pembangunan antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat. "Pemprov ingin mempercepat kesamaan data karena sangat berkaitan dengan penggunaan anggaran yang disusun dalam APBD Perubahan dan APBD 2024," ujar Heru dikutip jakartagoid.

Pemprov DKI sangat concern dengan satu data pembangunan ini, terutama nanti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kementerian Koordinator. "Sebab, Pemprov memiliki anggaran jaring pengaman sosial yang cukup banyak," ujar Heru.

Dia menegaskan dalam mendistribusikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat, harus dilakukan berdasarkan data agar tepat sasaran. Seperti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Kalau data tidak jelas, dikhawatirkan akan ada pemborosan APBD dan ketidaktepatan penerima program jaring pengaman sosial. Karena itu, pemprov ingin perwujudan data satu pembangunan dapat dipercepat. Dia berharap September ini sudah ada. "Dengan demikian, kebijakan dalam APBD Perubahan dan APBD 2024 tidak salah," jelas Heru.
Halaman Selanjutnya....