Pemprov Buka 1.700 Formasi Tenaga Kontrak Kerja Individu untuk Guru Honorer di Jakarta

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka 1.700 formasi tenaga Kontrak Kerja Individu (KKI) pada bulan Agustus 2024 dengan tujuan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh guru honorer yang ada di daerah setempat

"Pemda DKI melalui Kepala Dinas Pendidikan memberikan kesempatan untuk bisa mendaftar melalui mekanisme yang benar sebagai guru didik KKI," kata Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan Pemda DKI mencatat saat ini ada 4.000 guru honorer dan dirinya ingin seluruh guru honorer menggunakan dan memanfaatkan ini sebaik-baiknya untuk bisa menjadi guru KKI melalui prosedur yang benar yang dibuka 1.700 tenaga pendidik KKI.

"Jadi Pemda DKI ingin guru didik di DKI itu mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, melalui mekanisme yang ada," kata dia.

Kemudian sisanya dari 4.000 guru honorer ada 2.300 orang guru akan dibuka kesempatan menjadi guru KKI pada tahun 2025.

"Silakan mempersiapkan diri, ikuti tes dan ada mekanisme yang benar, jadi nanti ada wawancara segala macam itu selesai dengan aturan," kata dia

Ia mengatakan melalui upaya ini diharapkan guru honorer dapat haknya dengan baik dan menjadi perhatian Gubernur DKI ke depan dan Kementerian Pendidikan agar mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Selain itu dirinya mewanti-wanti kepala sekolah, untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan.

"Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut, kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah rekrut lagi sehingga kondisi seperti ini," kata dia.

Menurut dia apa yang dilakukan Plt Dinas Pendidikan saat ini adalah merapikan administrasi guru yang ada dan tentunya memiliki tujuan positif

"Saya juga kumpulkan Kepala Sekolah se-Jakarta, supaya informasi ini tidak bias," kata dia

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan DKI Jakarta kekurangan tujuh ribu guru dan pada bulan Agustus ini dibuka 1.700 guru KKI yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

"Kemarin kita diskusi dengan rapat dengan Kemendikbud, juga akan dibuka lagi 1.900 untuk ASN dan P3K, jadi kan cukup banyak tuh. Nah, baru nanti tahun depan akan kami tambah lagi," kata dia.

Ia mengatakan kekurangan jumlah guru ini memang dipenuhi secara bertahap mengingat kondisi anggaran

"Kami juga melihat anggaran dan kebutuhan juga dari pemerintah pusat, berapa sih yang akan didrop untuk P3K dan ASN ini ditentukan oleh pemerintah pusat," kata dia.