Pemprov Berupaya Pindahkan Pengungsi Imigran

JAKARTA - Sejumlah pengungsi pencari suaka masih bertahan di Kalideres, Jakarta Barat, meski masa tinggal mereka telah habis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin tinggal di gedung eks Kodim Kalideres itu hingga 31 Agustus kemarin.

"Masih (ada yang tinggal), karena pekerjaan pemindahan itu belum selesai semua dari United Nation High Commission for Refugees (UNHCR). Mereka belum tuntas memindahkan 300 lebih orang di sana, memfasilitasi sewa tempat tinggal atau rumah kos," ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Taufan Bakri, di Jakarta, Senin (2/9).

Menurut Taufan, pemindahan pengungsi pencari suaka masih terus berlangsung. Saat ini, kata Taufan, Pemerintah Pusat seperti Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Kemenko (Polhukam), Kementerian Luar Negeri, UNHCR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang melakukan negosiasi ulang terkait penanganan pengungsi ini.

"Masih ada negosiasi antara pimpinan kami, Pak Sekretaris Daerah Sekda, Kemenko Polhukam, Kemenlu, akan duduk bersama lagi memecahkan masalah ini. Negosiasi ini kita anggap sebagai rasa kemanusiaan saja. Batas waktu ini mau enggak mau akhirnya menjadi fleksibel," katanya.

Pihaknya berharap, UNHCR bisa secepatnya menangani masalah pengungsi pencari suaka agar tidak lagi menganggu ketertiban di Ibu Kota. Dia mengungkapkan, UNHCR bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merelokasi 500 lebih pengungsi ke tempat sewa yang disediakan UNHCR. Namun, masih ada 300 orang pengungsi lainnya yang masih bertahan di Kalideres, Jakarta Barat.

"Untuk sementara logistik yang bisa kita kasih adalah listrik dan air, dengan rasa kemanusiaan kita enggak mungkin bisa kita putuskan. Untuk listrik juga mendapat bantuan dari Sekolah Dian Harapan, mereka swadaya, sama sebagian listrik dari pemda," jelasnya.

Taufan mengatakan pengungsi pencari suaka itu masih diberikan bantuan logistik dari UNHCR. Sedikitnya, ada 700 boks makan siang dan 700 boks makan malam untuk para pengungsi dari UNHCR. Namun, dia memastikan bantuan makanan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dihentikan.

"Dari pemprov benar-benar sudah menghentikan bantuan makanan. Kita memang sudah tidak punya kapasitas membantu lagi setelah batas waktu yng ditentukan kemarin. Nanti ada pertemuan dengan Menko Polhukam, Kemenlu, UNHCR, International Organization of Migrant (IOM), Sekda," tegasnya. pin/P-6